Pemerintah, BI, OJK Dorong Dana Infrastruktur dari Pasar Keuangan

Desy Setyowati
8 April 2016, 18:06
Proyek MRT
Arief Kamaludin|KATADATA

Pemerintah memandang pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya mengandalkan pendanaan dari pemerintah. Sumber pembiayaan lain yang diharapkan dari perbankan dan pasar modal. Masalahnya, dana dari dua sumber tersebut masih minim. Hal itu terlihat dari masih kecilnya simpanan di perbankan dan minimnya dana investor di pasar modal.

Saat ini, rasio dana pihak ketiga (DPK) di perbankan dalam negeri baru 40,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Rasionya lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina. Rasio DPK terhadap PDB di masing-masing negara itu sebesar 137 persen, 94 persen, dan 55 persen.

Advertisement

Di sisi lain, nilai transaksi di pasar modal masih minim, yaitu 45,2 persen dari PDB. Bandingkan dengan Thailand dan Malaysia, yang masing-masing sebesar 104 persen dan 156 persen.

Sedangkan di pasar valuta asing (valas), volume transaksinya masih berkisar US$ 4-5 miliar per hari. Nilai ini pun lebih kecil dibandingkan negara tetangga, yakni Thailand US$ 11 miliar per hari dan Malaysia US$ 13 miliar per hari. Rasio pasar obligasi Indonesia juga hanya 2 persen dari PDB. Padahal di Malaysia dan Thailand sudah mencapai 57 persen dan 23 persen.

Menurut Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, pendalaman pasar keuangan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga. “Itu saling terkait satu sama lain, yakni pasar valas, pasar saham, dan obligasi,” katanya seusai penandatanganan nota kesepahaman koordinasi pengembangan dan pendalaman pasar keuangan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (8/4).

(Baca: Kadin Minta Swasta Dilibatkan Garap Proyek Infrastruktur Strategis)

Halaman:
Editor: Yura Syahrul
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement