IDB Dorong Pemerintah Atasi Hambatan Penerbitan Sukuk
Petinggi Bank Pembangunan Islam, Islamic Development Bank (IDB), mendorong pemerintah untuk mengatasi hambatan dalam pembiayaan syariah bagi proyek infrastruktur. Menurut Presiden IDB Ahmad Mohamed Ali, pembangunan infrastruktur menjadi penggerak ekonomi di tengah perlambatan global. Sayangnya, banyak bank enggan mendanainya.
Yang menjadi pokok masalah, kata Ahmad, yaitu pendanaan perbankan lebih banyak untuk jangka pendek, tidak sesuai proyek jangka panjang seperti infrastruktur. Surat utang syariah atau sukuk pun bisa menjadi alternatif mengatasi persoalan tersebut. (Baca: Animo Asing Tinggi, Pemerintah Rilis Sukuk Global US$ 2,5 Miliar).
“Pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Mengandalkan penerimaan pajak saja tidak akan cukup,” kata Ahmad dalam acara IDB bertajuk ‘Sukuk for Infrastructure Financing and Financial Inclution Strategy di Jakarta Convention Center, Selasa, 17 Mei 2016. “Untuk mendukung anggaran belanja, butuh keuangan syariah.”
Sementara itu, Ajun Profesor Hukum Universitas Pennyslvania Michael McMillen mengabarkan bahwa swasta kesulitan menerbitkan sukuk global karena menghadapi persoalan hukum. Lembaga pemeringkat terkendala mendapatkan opini hukum sebagai dasar mengeluarkan penilaian.
Adapun terkait jaminan, ada kekhawatiran bahwa pemegang sukuk tidak mendapatkan imbal hasil karena penerbitannya juga belum memenuhi syarat atau true sale. Karena itu tak mudah bagi swasta mendapat rating untuk menerbitkan sukuk global. (Baca: Menteri Keuangan Tolak Perbesar Defisit Anggaran).
Meski begitu, Michael tetap mendorong pemerintah meningkatkan peran swasta untuk membiayai infrastruktur melalui keuangan syariah. Dengan catatat, semua kendala dibereskan.
“Ini akan mendukung perubahan struktural," kata Michael. "Observasi saya, data yang ada masih belum baik sehingga sulit menyesuaikan industri dalam negeri untuk menerbitkan sukuk.”
Menanggapi masukan tersebut, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Sarjito menyatakan lembaganya sudah memberikan insentif. Sebagai contoh yaitu keringanan pembiayan pendaftaran dengan biaya 0,05 persen dari nilai penerbitan dan maksimal Rp 150 juta.
Dia sepakat bahwa minimnya pemahaman masyarakat membuat sektor keuangan syariah kurang berkembang. Penyebab utamanya karena istilah yang digunakan sulit dimengerti. Kemudian dari sisi fiskal, Sarjito berharap ada insentif pajak untuk penerbitan sukuk. “Di London, Inggris, sukuk berkembang karena ada insentif pajak,” katanya.
Pada kesempatan itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui butuh beragam instrumen untuk menjaring minat investor swasta. Keuangan syariah menjadi salah satu investasi yang cukup kuat menghadapi spekulasi pasar. Karenanya, konvergensi antara inovasi dan dampaknya terhadap perekonomian harus menjadi faktor pendorong keuangan syariah.
Saat ini ada sejumlah pilihan sukuk. Misalnya, sukuk ijarah yang berdasarkan perjanjian atau akad ijarah. Di sini, akad antara bank (mu’ajjir) dengan nasabah (mutta’jir) terkait sewa aset yang dijaminkan dan imbalan sukuk. Lalu sukuk wakalah, yakni perjanjian antara wali amanah atau penerbit sukuk sebagai pengelola dana hasil kegiatan atau proyek menguntungkan untuk dibagi imbalannya kepada pemegang sukuk (muwakkil).
“Yang paling baru ada wakalah, hybrid, dan campuran. Intinya sukuk ini sudah maju untuk mengakomodasi berbagai macam struktur. Tujuannya supaya yang issuer sukuk lebih mudah, terutama terkait project financing,” tutur dia. (Baca: Terjual Rp 31,5 Triliun, Pegawai Swasta Pembeli Terbanyak Sukuk).
Total penerbitan sukuk negara per 10 Mei 2016 mencapai Rp 503 triliun atau setara US$ 38 miliar, dengan outstanding sekitar Rp 380 triliun atau US$ 29 miliar. Sukuk berkontribusi 15 persen terhadap pembiayaan pemerintah. Sejak 2009, penerbitan sukuk dolar Amerika Serikat sebesar US$ 10,15 miliar dengan outstanding US$ 9,5 miliar.
