BKPM: Lembaga Pemeringkat Nilai Iklim Investasi Indonesia Membaik
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyatakan bahwa lembaga pemeringkat dunia mengakui ada perbaikan iklim investasi di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah
Menurut Franky, afirmasi Fitch Rating terhadap peringkat level layak investasi (investment grade) pada 23 Mei lalu merupakan salah satu bentuk pengakuan tersebut. Fitch mengakui reformasi struktural yang telah ditempuh Indonesia sejak September 2015 diyakini akan meningkatkan iklim investasi secara signifikan. (Baca: Sepekan, Dua Lembaga Tetapkan Rating Layak Investasi Indonesia)
Beberapa faktor kunci yang mendukung keputusan tersebut adalah beban utang pemerintah yang rendah, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik, dan risiko sektor perbankan yang rendah. Fitch juga mencatat masih besarnya pengaruh sentimen pasar terhadap faktor eksternal dan masih perlunya upaya untuk perbaikan iklim investasi.
Sebelumnya lembaga pemeringkat tertua di dunia Standard & Poor’s (S&P) juga telah mengunjungi BKPM untuk melihat reformasi pelayanan investasi di Indonesia. “S&P juga mengapresiasi berbagai penyederhanaan yang dilakukan,” ujarnya dalam keterangan resmi kepada media. (Baca: S&P Nilai Positif, Peringkat Indonesia Berpeluang Layak Investasi)
Rating dari lembaga pemeringkat ini penting untuk melihat progres perbaikan yang dilakukan pemerintah. Kedua lembaga ini, kata Franky, menyarankan agar pemerintah melakukan upaya lanjutan dari perbaikan iklim investasi yang sudah dilakukan.
Pemerintah menyatakan berkomitmen untuk terus melakukan upaya perbaikan iklim investasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengubah paradigm BKPM sebagai lembaga yang mengeluarkan izin, menjadi lembaga yang melayani investor. (Baca: Utang Rendah, Alasan Fitch Tetapkan Peringkat Investasi Indonesia)
Dalam kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat saat ini, Franky juga sempat mengunjungi kantor pusat Bank Dunia (World Bank). Dia memaparkan kepada Bank Dunia mengenai reformasi kebijakan dan layanan investasi yang telah dilakukan pemerintahan.
Pemerintah Indonesia juga terus menunjukkan komitmennya melakukan reformasi struktural melalui penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi I – XII. Paket ini salah satunya bertujuan memperbaiki iklim investasi, seperti izin investasi tiga jam yang merupakan bagian dari Pelayanan Terpadu Satu dan deregulasi aturan yang menghambat usaha. (Baca: Dua Alasan Moody’s Pertahankan Peringkat Layak Investasi Indonesia)
