Jokowi Minta PLN Perbanyak Beli Listrik, Bukan Bangun Pembangkit
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pengusaha nasional diberikan ruang untuk ikut serta dalam program pembangkit listrik 35 gigawat (GW). “Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan, saya ingin swasta diberikan peran yang lebih,” ujarnya.
Hal ini ditegaskan Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) kabinet yang membahas percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/6). Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Jokowi menginstruksikan beberapa hal dalam rapat tersebut.
Instruksi ini harus dijalankan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai regulator, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, dan Direktur PLN Sofyan Basir. (Baca: Menteri Sudirman: Lima “Pembangkangan” PLN)
Selain memberikan kesempatan luas kepada pengusaha lokal, Jokowi juga meminta agar PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) lebih banyak membeli listrik bukan mempebanyak membangun pembangkit. “Prinsipnya yang dibeli oleh PLN adalah listriknya, bukan pabriknya,” kata Pramono.
Sudirman mengatakan sejak awal pemerintah memang sudah konsisten memberikan ruang kepada pengusaha listrik swasta dalam program 35 GW. Proyek ini tidak mungkin bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah dan PLN, semakin banyak yang terlibat akan semakin baik. (Baca: Tak Turuti Menteri ESDM, PLN Tolak Cabut Tarif Listrik Mikro Hidro)
Awalnya, kata dia, PLN diberi jatah untuk membangun pembangkit sendiri sebesar 5 GW, dari proyek 35 GW. Sisanya 30 GW diberikan kepada pihak swasta (Independent Power Producer/IPP). Namun, karena PLN sudah terlanjur melakukan tender sebesar 10 GW, akhirnya pemerintah memberikan jatah sebesar itu.
“Tapi itu sudah batas maksimal, bahkan diminta untuk dilihat lagi kemampuan keuangannya. Kalau memang lebih baik fokus kepada transmisi, pembangkitnya diberikan ke IPP saja,” kata Sudirman. Pemerintah juga menugaskan PLN membangun transmisi sepanjang 46 ribu kilometer, yang harus selesai dalam lima tahun.
Menurut Sudirman, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan bahwa urusan listrik bukan sekadar urusan korporasi. PLN adalah perusahaan utilitas dan negara bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan kelistrikan.
“Karena itu tidak boleh menggunakan perhitungan komersial, tapi (listrik) harus menjadi penggerak pembangunan ekonomi,” ujarnya. (Baca: Pembangkit 35 GW Terbangun Seperempat, 8 Masalah Menghambat)
Lebih lanjut Pramono menjelaskan, dalam rapat tersebut Jokowi juga meminta Menteri ESDM dan Menteri BUMN untuk menggalakan pembangunan pembangkit mikro hidro. Selain potensinya yang besar, pembangkit jenis ini dianggap dapat memberikan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Terutama daerah-daerah yang memungkinkan untuk pengembangan pembangkit mikro hidro.
