Percepat Investasi, BKPM Akan Fasilitasi 1.000 Proyek
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan akan terus berupaya melakukan percepatan pelaksanaan proyek investasi. Salah satu upayanya adalah dengan membantu dan memfasilitasi investor mendapatkan kemudahan dan insentif yang ditawarkan pemerintah.
Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengundang investor yang telah dan sedang melakukan investasi di remote area (daerah terpencil). BKPM akan menghimpun masukan dari para investor tersebut, mengenai apa kebutuhan mereka untuk mempercepat investasinya.
Selain mengundang para investor, BKPM telah membentuk tim untuk memantau dan mengawasi proyek-proyek investasi yang sedang berjalan. Tim ini sudah mulai datang ke berbagai daerah untuk melakukan pekerjaannya sejak bulan lalu.
“Targetnya 1.000 proyek, mudah-mudahan bisa lebih yang kami fasilitasi. Tujuannya membantu percepatan, dan tidak kalah penting, apa yang bisa diberikan kepada mereka (para investor),” ujarnya. (Baca: Pemerintah Akan Bangun Kawasan Ekonomi Khusus di Papua)
Dia menceritakan investasi cukup besar dan melibatkan banyak tenaga kerja di Pulau Wetar, Maluku, dan di Sorong, Papua. Nilai investasi yang masuk di dua daerah tersebut cukup besar dan bisa melibatkan banyak tenaga kerja.
Investor di Papua, menanamkan modalnya mencapai lebih dari Rp 500 miliar di sektor tanaman pangan. Proses investasinya memang sudah selesai. Namun produksinya belum optimal, dan berminat untuk berinvestasi kembali. Masalahnya untuk menjangkau lokasi proyeknya butuh perjalanan yang cukup lama, lebih dari satu hari.
Franky merasa segala kesulitan yang dihadapi investor ini perlu dikomunikasikan dengan pemerintah untuk mencari solusinya. BKPM ingin melihat sejauh mana kebijakan insentif pajak seperti tax holiday dan tax allowance bisa efektif di daerah tersebut.
“Kan yang penting itu kebijakan harus efektif. Ada kebijakan, ternyata enggak ada yang memanfaatkan kan juga percuma,” kata Franky.
Sebenarnya bukan hanya fasilitas perpajakan yang bisa dimanfaatkan investor. Franky mengaku kebijakan percepatan jalur hijau juga sangat membantu. Misalnya investasi di pulau terluar. Selama ini investor sulit mendatangkan barang. (Baca: Proses Impor Mesin dan Peralatan Pabrik Akan Dipermudah)
BKPM dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kemudian bekerjasama untuk memberikan fasilitas percepatan jalur hijau. Dengan adanya fasilitas ini, investor dapat kemudahan untuk mengimpor mesin dan peralatan, dalam masa konstruksi proyek. Fasilitas ini bisa memangkas waktu bongkar muat kapal di pelabuhan (dwelling time), sehingga proses impor dan pengerjaan proyek bisa lebih cepat.
