Beragam Respons Pasar bila Darmin Jadi Menteri Keuangan
Hingga malam ini, Presiden Joko Widodo belum mengumumkan perombakan kabinet. Padahal, menjelang Lebaran lalu, publik telah dibetot oleh kabar reshuffle jilid kedua. Beberapa opsi menyeruak. Sumber Katadata menyebutkan satu di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution hendak bergeser menjadi Menteri Keuangan meggantikan Bambang Brodjonegoro.
Sumber lain menyatakan, Darmin dianggap mumpuni untuk membereskan penerimaan negara yang sejak tahun lalu bermasalah. Juga, mensukseskan program pengampunan pajak (tax amnesty) yang dicanangkan Presiden sebelum ‘Idul Fitri kemarin.
Apalagi, mantan Direktur Jenderal Pajak itu dinilai berhasil melaksanakan program sunset policy. Kebijakan ini berupa penghapusan sanksi administrasi perpajakan pada 2008. (Baca: Tanggapi Isu Reshuffle, Jokowi Mengaku Sedang Fokus Tax Amnesty).
Reaksi pasar beragam bila Presiden benar mengambil langka tersebut. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat, misalnya, menyatakan Darmin merupakan tokoh yang pas bila menjadi Menteri Keuangan. Apalagi jika dikaitkan dengan upaya menggenjot penerimaan negara.
Sebab, mantan Gubernur Bank Indonesia itu memiliki rekam jejak yang baik di perpajakan. “Waktu dia di pajak bikin terobosan dan kondisif iklimnya,” kata Ade kepada Katadata, Kamis, 14 Juli 2016. “Dia orangnya tidak grasak-grusuk, cool, tenang dalam menghadapi berbagai masalah.” (Baca: Bisik-Bisik Reshuffle Kabinet Menyertai Pelantikan Kapolri Baru).
Karenanya, Ade pun yakin bila Darmin didudukkan sebagai Menteri Keuangan mampu menjalankan tax amnesty. Sehingga, para pengusaha pun dinilai akan menyambut antusias kebiajakan perpajakan tersebut. Hanya, Ade tak sepakat bila Darmin mesti merangkap dua jabatan karena akan memecah fokus pekerjaan.
Hal senada disampaikan Benny Soetrisno. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ini memita Darmin fokus dalam satu pos kementerian. Jika mengendalikan “Lapangan Banteng” kembali, dia berharap Darmin membenahi kebijakan fiskal yang dinilai belum membuat gairah tinggi berbisnis. “Kebijakan fiskal kita kurang bersaing dibandingkan negara-negara di ASEAN,” ujarnya.
