Menteri Arcandra Kembangkan Blok Masela Sesuai Amanat Jokowi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar berjanji akan mengawal keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai Blok Masela. Artinya Blok Masela akan tetap dikembangkan dengan membangun kilang gas alam cair di darat (OLNG Plant).
Dia menyatakan tak akan mengkaji ulang atau mengubah keputusan Blok Masela yang sudah diambil Presiden. “Saya sebagai pembantu Presiden akan menjalankan amanat agar Blok Masela dikembangkan dengan pilihan LNG plant ada di onshore atau darat,” kata Candra saat berbincang dengan wartawan, di Kementerian Energi, Jakarta, Jumat, 29 Juli 2016. (Baca: Jokowi Putuskan Skema Pengembangan Blok Masela di Darat).
Candra juga mencoba menjelaskan mengenai offshore dan onshore di Blok Masela. Sebagai orang yang memperoleh gelar master dan doktor Ocean Engineering, ia memang bisa disebut sebagai orang offshore, karena jurusan tersebut memang belajar mendesain anjungan lepas pantai dan laut dalam.
Tapi menurut dia, yang dimaksud keputusan offshore dan onshore dalam Blok Masela adalah lokasi pembangunan kilang gas alam cair. “Lapangan di Blok Masela dan bagian terbesar komponen pengerjaannya di offshore. Tapi apa yang dibikin di offshore atau gasnya kita bawa ke darat terus diproses di onshore,” ujar dia.
Namun Candra masih belum mau menjelaskan secara detail, seperti apa kebijakan yang akan diambil untuk mempercepat pengembangan Blok Masela. Yang jelas pekan depan akan mulai berbicara dengan para investor atau kontraktor, yakni Inpex Corporation-Shell. Pertemuan ini untuk mencari jalan keluar jika ada kendala.
Apabila kewenangan Kementerian Energi tidak cukup untuk menyelesaikan masalah di Blok Masela, Candra menyatakan tidak sungkan melaporkan ke Presiden. "Saya akan diskusi dengan Presiden untuk mencari solusi agar program berjalan dengan baik," kata dia.
Sejak Presiden Jokowi memutuskan pengembangan Blok Masela menggunakan skema onshore pada Maret lalu, saat ini lapangan gas di Laut Arafuru tersebut masih dalam pembahasan mengenai insentif. Inpex Corporation meminta beberapa insentif agar ladang gas itu tetap menguntungkan dengan skema pembangunan kilang di darat. (Baca: Inpex Tak Dapat Perpanjang Kontrak Blok Masela Lebih 20 Tahun).
Berdasarkan informasi yang diperoleh Katadata, ada beberapa poin utama insentif yang diminta oleh Inpex lantaran pemerintah memutuskan pengembangan Blok Masela dengan skema kilang di darat (OLNG). Dengan insentif tersebut, perusahaan asal Jepang itu bisa mencapai tingkat pengembalian investasi (IRR) minimal 12 persen atau sesuai target perusahaan sebesar 15 persen.
Pertama, kepastian perpanjangan kontrak pengelolaan Blok Masela selama 30 tahun, yang semestinya berakhir tahun 2028 menjadi 2058. Alasannya, Inpex baru akan mengajukan revisi rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) Masela setelah 2019. Alhasil, keputusan final investasi baru dilakukan 2025 atau tiga tahun sebelum masa kontraknya habis.
Kedua, meminta biaya yang telah dikeluarkan selama ini sekitar US$ 1,6 miliar dihitung sebagai biaya operasi migas yang harus dikembalikan pemerintah (cost recovery). Ketiga, meminta penambahan porsi bagi hasil menjadi sekitar 50 - 60 persen. Artinya, bagian yang bakal diterima Inpex dari hasil produksi Blok Masela bakal lebih besar dibandingkan milik negara. (Baca: Insentif Proyek Masela, Inpex Minta Porsi Bagi Hasil 50-60 Persen).
Bahkan, di luar insentif tersebut, Inpex juga meminta penambahan kapasitas produksi kilang gas di Blok Masela. Juru Bicara Inpex Usman Slamet mengatakan tujuannya agar proyek Masela yang menggunakan skema kilang di darat tetap menguntungkan. Tapi, dia belum mau menyebutkan lebih detail besaran kapasitas produksi yang diminta karena masih berdiskusi dengan SKK Migas.
