Susi Tuding Pejabat / Aparat di Balik Usul Asing Masuk Perikanan
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti terus bersuara keras menanggapi wacana pembukaan sektor penangkapan ikan bagi investor asing. Ia menuding sejumlah pihak, termasuk pejabat dan aparat, di balik upaya tersebut melalui rencana revisi Daftar Negatif Investasi (DNI).
Menurut Susi, ada beberapa pengusaha, tokoh masyarakat, pejabat, aparat dan lain-lain yang selama ini mendapatkan komisi (fee) dari kegiatan bisnis penangkapan ikan oleh kapal-kapal asing. Namun, dalam dua tahun terakhir, mereka tak lagi mendapatkan komisi setelah pemerintah menutup rapat-rapat pintu perairan Indonesia dari kapal-kapal asing penangkap ikan.
Karena itulah, sejumlah pihak itu terus mencoba dengan segala cara agar kebijakan itu dicabut atau direvisi. "Semua pintu diketuk. Organisasi dipakai untuk teriak kepentingan yang terganggu, akademisi dipakai dan disuruh menganalisa secara ilmiah. Tujuannya mempertanyakan kenapa investasi penangkapan ikan tertutup untuk asing," kata Susi dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Katadata, Senin (8/8) malam.
Padahal, Susi mengklaim, kebijakan menutup 100 persen investasi asing untuk sektor penangkapan ikan dan membuka 100 persen untuk industri pengolahan ikan selama dua tahun terakhir ini telah membuahkan hasil. Termasuk, melakukan penegakan hukum dengan memerangi praktik ilegal seperti illegal unreported dan unregulated fishing, termasuk moratorium penangkapan ikan bagi kapal-kapal bekas asing.
(Baca: Surga Ikan Indonesia, Bibit Ketegangan Luhut-Susi)
Susi menyebut, sektor perikanan menyumbangkan pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 8,96 persen pada 2015. Nilai tukar nelayan juga naik dari 102 pada September 2014 menjadi 110 pada awal 2016. Melimpahnya pasokan ikan juga menekan harga sehingga mencatatkan deflasi 0,42 persen.
Sebaliknya, negara-negara lain terpukul oleh kebijakan tersebut. Ia mencontohkan, PDB Thailand terpuruk dan mencatatkan minus untuk pertama kalinya.
karena itulah, dia menantang semua pihak yang mendorong dan ingin membuka DNI secara penuh di sektor perikanan tangkap. "Silakan, siapa (yang meminta investasi asing dibuka), perusahaan mana, dari negara mana? Ayo angkat tangan, sebutkan nama anda, saya akan cermati," ujar Susi.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Koordinator Kemaritiman Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan membuka peluang bagi asing untuk bisa terjun dalam usaha perikanan tangkap. Dasarnya adalah kondisi kapasitas dalam negeri yang belum optimal.
Seperti dilansir Bisnis.com, Yudhi berargumen bahwa tingkat penangkapan ilegal ikan di laut semakin kecil. Efeknya, jumlah ikan makin membludak. “Kalau kita tidak bisa menangkap, kan sia-sia. Yang dipikirkan adalah bagaimana memaksimalkan potensi yang ada,” kata Yudhi. (Baca: Luhut Bantah Rekomendasikan Asing Masuk Penangkapan Ikan)
Namun, belakangan, Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membantah memberi rekomendasi untuk membuka keran investasi asing dalam industri penangkapan ikan. Hal tersebut belum diputuskan dan masih dikaji peluang-peluangnya.
Hingga kini, dia pun belum membahas masalah tersebut, termasuk untuk wilayah Laut Natuna, dengan Menteri Susi. Karenanya, Luhut mengaku kaget mendengar kabar Susi hendak meletakkan jabatan jika investasi asing masuk industri penangkapan ikan.
"Tidak ada. Kami belum bicara masalah asing masuk,” kata Luhut, Jumat (5/8) pekan lalu. “Makanya saya kaget ada cerita begitu. Kami masih melihat berbagai macam opsi.”
Dia membenarkan ada perintah Presiden Joko Widodo untuk segera membuka pasar ikan di wilayah Natuna. Dengan demikian, dibutuhkan industri penangkapan ikan yang cukup besar untuk mengeksplorasi potensi perikanan di sana. Untuk itu, saat ini dikaji berbagai opsi pengembangan industrinya.
(Baca: Jokowi: Potensi Perikanan di Natuna Hanya Mampu Tergarap 8,9 Persen)
“Perintah Presiden kan supaya segera ada pasar ikan di Natuna. Nah, kalau ada pasar ikan di Natuna, konsekuensinya penangkapan harus ada. Caranya yang sedang kami cari,” ujar Luhut.
Namun, dia menampik jika pilihan yang diambil telah mencakup rekomendasi untuk membuka investasi asing di industri penangkapan ikan. Apalagi, data-data yang dikumpulkan belum lengkap, terutama data kemampuan industri lokal sektor penangkapan ikan Indonesia dalam mengeksplorasi kekayaan perikanan di Natuna.
