Tak Mau Didikte, Pemerintah Biayai Studi Kereta Jakarta-Surabaya
Pemerintah berencana mempercepat proyek pembangunan kereta semicepat Jakarta-Surabaya. Saat ini, pemerintah akan melakukan studi kelayakan proyek tersebut, dengan pendanaan sendiri. Tujuannya agar pemerintah tidak terikat dengan kepentingan dari pihak manapun.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengaku telah membicarakan rencana studi kelayakan kereta semicepat Jakarta-Surabaya itu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Kedua menteri itu bersepakat mengenai skema pendanaannya.
“(Kami sepakat) yang akan membiayai studi kelayakan itu adalah pemerintah, karena kami tidak mau didikte," kata dia dalam penjelasan tertulisnya, Rabu (19/10) . (Baca: Jepang Berpeluang Besar Garap Kereta Cepat Jakarta – Surabaya)
Selanjutnya, pemerintah akan menunjuk Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk melakukan studi kelayakan proyek tersebut. Luhut memastikan proses studi kelayakan ini akan berjalan secara transparan.
Dengan menunjuk BPPT, harapannya studi kelayakan proyek itu bisa selesai secepatnya. "Saya minta Desember studi kelayakan sudah jadi, tetapi BPPT bilang mereka sanggup mulai Januari 2017," kata Luhut.
Pemerintah sebenarnya sudah menawarkan proyek kereta semicepat Jakarta-Surabaya ini kepada Pemerintah Jepang. Tawaran ini sebagai tindak lanjut dari pembicaraan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe beberapa bulan lalu.
Meski begitu, Luhut menegaskan, bukan berarti Jepang sudah pasti menggarap proyek kereta semicepat tersebut. Sebab, pemerintah menetapkan beberapa persyaratan. "Kalau Jepang tidak bisa memberikan teknologi dan angka yang lebih murah, kami kasih ke alternatif lain. Kami sudah belajar dari proyek Jakarta-Bandung," ujarnya.
(Baca: Utang dari Cina Belum Final, Proyek Kereta Cepat Terhambat)
Di sisi lain, Luhut mengatakan, jalur kereta semicepat Jakarta-Surabaya ini bukan hanya digunakan untuk angkutan penumpang, tapi juga akan diintegrasikan dengan beberapa lokasi pelabuhan di darat (dry port). Dengan begitu, jalur kereta semicepat itu bisa juga untuk mengangkut barang dari Jakarta ke Surabaya atau sebaliknya.
Pemerintah juga berniat menjadikan pelabuhan kering Cikarang sebagai percontohan dalam skema bongkar muat barang. "Nanti pembangunannya kami serahkan ke swasta saja. Dry port yang di Cikarang itu jadi model karena (mereka) bagus," kata Luhut.
Jika skema bongkar muat barang di Cikarang berjalan baik hingga enam bulan sejak dimulainya pada 1 Desember nanti, pemerintah akan menyusun rencana pembangunan pelabuhan darat di sejumlah lokasi. Rencananya akan dibangun di daerah barat di Tangerang, dan di dekat Bogor untuk daerah selatan. (Baca: Pemerintah Dorong Swasta Investasi di Empat Pelabuhan)
Seharusnya ada beberapa lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan pelabuhan darat di Jakarta, seperti di wilayah Cempaka Putih. Tapi, di lokasi tersebut saat ini malah digunakan untuk lahan properti.
