Jokowi Ancam Bawa Masalah Pembangkit Mangkrak ke KPK
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan telah banyak investor yang mengantre untuk bisa terlibat dalam Program Kelistrikan 35 gigawatt (GW). Namun, dia mengakui bahwa hingga saat ini pelaksanaannya di lapangan masih sangat rendah.
Realisasi pembangunan proyek 35 GW baru 36 persen dari target akumulatif tahun 2016. Sedangkan realisasi pembangkit COD (Commercial Operation Date) program FTP 1, dan FTP 2, dan regular yang merupakan bagian program 7 GW, baru mencapai 83 persen dari target hingga 2016.
“Dengan demikian, realisasi COD pembangkit listrik secara keseluruhan sampai 24 Oktober 2016 masih sebesar 9,4 persen dari target keseluruhan (hingga 2019),” kata Jokowi dalam keterangannya saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) tentang Perkembangan Pembangunan Proyek Listrik 35 GW di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa sore (1/11).
(Baca: 51 Persen Proyek Listrik 35 Ribu MW Masih Belum Berkontrak)
Dalam rapat ini Jokowi menegaskan agar seluruh jararannya yang terkait harus bekerja lebih keras untuk mengejar target penyelesaian semua proyek listrik ini hingga 2019. Dia pun menanyakan apa saja kendala dan hambatan di lapangan. Apakah dari investornya, perizinannya yang masih berbelit-belit, pembebasan lahan, atau dalam hal pembiayaannya.
Data yang sampai ke tangan Presiden, dari 109 proyek listrik, sekitar 71 proyek diantaranya baru sampai pada tahapan perencanaan dan pengadaan. Selain itu, ada 52 proyek FTP yang belum mencapai financial closing. Seluruh proyek ini belum bisa memasuki tahapan konstruksi.
Presiden juga mengingatkan agar tidak mengabaikan energi baru terbarukan (EBT) dalam kebijakan pembangunan proyek ini. “Kami juga ingin memberikan prioritas pada geothermal. Baik dari sampah, hidro, dan mikro hidro karena kita harus mampu memanfaatkan seluruh potensi pembangkit listrik yang ada,” ujarnya.
Jokowi juga menyinggung 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak pembangunannya selama 7-8 tahun. Dia melihat langsung kondisi proyek mangkrak ini. Dalam pengamatannya, ada beberapa proyek yang sudah hancur, berkarat, dan tidak bisa lagi dilanjutkan pembangunannya.
(Baca: Lanjutkan Proyek Mangkrak, PLN Tunggu Rekomendasi BPKP)
Hingga saat ini Presiden Jokowi belum mendapatkan kepastian, apa yang akan dilakukan pada proyek tersebut. Dia pun meminta Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjelaskan penyelesaian proyek tersebut. Jika tidak ada kepastian penyelesaian, Jokowi mengancam akan membawa masalah ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Karena dana yang dikeluarkan juga sangat besar sekali. Saya tolong nanti diberitahukan ke saya, totalnya berapa, karena ini sudah menyangkut angka yang triliunan, dan ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus,” kata Jokowi.
Menanggapi hal ini, Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan pembangunan proyek listrik 35 GW masih sesuai target. Hingga Oktober 2016, realisasi proyek kelistrikan ini sudah mencapai sekitar 41 persen. Dia menyebutkan ada beberapa proyek yang sudah bisa dilakukan pembebasan lahan dan masuk tahap pra konstruksi, meski belum ada kepastian pembiayaan (financial close).
“Sebagian rencana sudah jalan karena tidak perlu financial close,” ujarnya usai ratas. (Baca: Pemerintah Jamin Pendanaan dan Kelayakan Proyek Pembangkit 35 GW
Terkait dengan 34 proyek pembangkit yang mangkrak, Sofyan menjelaskan bahwa ada 12 proyek yang diberhentikan. Alasannya ada sebagian proyek yang belum jalan dan sebagian lainnya tidak layak dilanjutkan. Ada dua cara yang akan dilakukan PLN untuk menggantikan 12 proyek tersebut. Caranya dengan menarik transmisi atau menggantinya dengan membangun pembangkit lain di sekitar wilayah proyek pembangkit yang dihentikan.
Selain itu masih ada 12 proyek lain yang akan dilanjutkan pembangunannya. Sementara 10 proyek lainnya masih dalam tahap negosiasi, karena perlu ada perhitungan ulang yang lebih detail. (Baca: Cerita Jokowi Soal Proyek PLTU Batang)
Selain Sofyan, ratas ini juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, serta Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Kemudian Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana.
