Fokus Pembentukan Holding BUMN Migas Dituding Bermasalah
Rencana pemerintah membentuk holding atau induk usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor minyak dan gas bumi (migas) mendapat sorotan. Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri melihat, pembentukan holding tersebut hanya inisiatif dari satu korporasi dan dibuat oleh konsultan asing.
"Kalau saya telusuri, ini inisiatif Pertamina dan dibuat oleh Wood Mackenzie. Pertamina adalah nasabah terpenting di dunia bagi Wood Mackenzie," kata dia dalam acara diskusi mengenai holding BUMN energi di Jakarta, Kamis (3/11). (Baca: Pertamina - PGN Sepakat, Holding Migas Tinggal Proses Valuasi)
Faisal juga mempertanyakan fokus dari induk usaha ini yang hanya mengurus soal gas dan hilirnya, tanpa memikirkan cadangan yang akan menopang kebutuhan di masa mendatang. Padahal, produksi minyak kian menurun dan cadangannya semakin menipis.
Ia pun menengarai, pembentukan induk usaha itu akan membuka peluang gas yang diimpor Pertamina bisa terserap oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Apalagi, Pertamina sudah menyepakati sebagian perjanjian impor LNG dengan total 6,5 juta ton per tahun dari berbagai sumber hingga 2041. Sumber itu antara lain dari Total, Corpus Christi di Amerika Serikat (AS) dan Mozambique LNG.
Informasi tersebut dibantah oleh manajemen Pertamina. Vice President Corporate Communication Wianda Pusponegoro mengatakan, tujuan utama pembentukan holding adalah efisiensi, sinergitas dan peningkatan kapabilitas. “Agar akses gas lebih merata via pembangunan infrastruktur yang lebih masif, termasuk ke area-area yang belum tersentuh pipa transmisi dan distribusi gas,” kata dia kepada Katadata, Kamis (3/11).
Dengan induk usaha, maka akan terjadi efisiensi biaya operasi dan perawatan dari beberapa investasi infrastruktur gas. Alhasil, dapat mendorong harga gas yang lebih kompetitif bagi industri dan masyarakat. (Baca: Berpacu Mengurai Ruwetnya Masalah Harga Gas)
