Jajaki Sumber Non-APBN, Program Indonesia Terang Berlanjut
Pemerintah bakal melanjutkan Program Indonesia Terang (PIT) besutan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Alasannya, program ini bertujuan mengalirkan listrik ke daerah-daerah pelosok yang tidak terjangkau oleh megaproyek pembangkit listrik 35 Giga Watt (GW).
Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan, PIT yang diluncurkan pada Mei lalu ini berbeda dengan megaproyek listrik 35 GW yang digarap oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sebab, PIT khusus menggapai pelosok-pelosok daerah yang tidak tersentuh megaproyek 35 GW lantaran nilai keekonomiannya rendah.
Meski begitu, Rida menjelaskan, kedua program tersebut sama-sama bertujuan meningkatkan rasio elektrifikasi sesuai target pemerintah. “Sehingga, rasio elektrifikasi sebesar 97 persen (tahun 2019) dapat tercapai," kata Rida dalam acara lokakarya PIT, di Jakarta, Selasa (8/11). Sejauh ini rasio elektrifikasi baru 87 persen.
(Baca juga: Jokowi Ancam Bawa Masalah Pembangkit Mangkrak ke KPK)
Sebagai informasi, saat ini masih ada 12.659 desa tertinggal yang belum memperoleh akses listrik dari jaringan PLN. Bahkan, 2.519 desa di antaranya belum teraliri listrik sama sekali. Adapun target PIT yaitu 10.300 desa teraliri listrik.
Rida menjelaskan, pada tahap awal, PIT bakal dijalankan di wilayah Indonesia Timur, seperti Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dengan meningkatnya akses listrik di daerah-derah tersebut, masyarakat setempat diharapkan bisa semakin produktif. Ujungnya, program itu diharapkan turut mendukung pengentasan kemiskinan.
Adapun pendanaan program ini, menurut Rida, masih akan bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tapi, dia belum bisa menjelaskan besarannya.
Yang pasti, tidak menutup kemungkinan adanya skema pendanaan lain, seperti pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR) berbagai perusahaan atau melalui penggalangan dana dari berbagai pihak. Sebab, "Kalau mengandalkan private sector (swasta) untuk sisi keekonomian per desa belum menarik," ujar Rida.
(Baca juga: Enam Sasaran Pembangunan Infrastruktur dalam APBN 2017)
Anggota Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ruddy Gobel menjelaskan, PIT ini sangat penting dalam mempercepat pengentasan kemiskinan. Akses listrik di semua desa bisa mendorong ketersediaan pangan dan menciptakan lapangan kerja.
Selain itu, akses listrik mendorong akses sanitasi dan air bersih, serta layanan kesehatan membaik. "Peningkatan rasio elektrifikasi ini untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan," ujarnya.
Di sisi lain, Rida menjelaskan, ada beberapa faktor yang dapat menunjang keberhasilan program elektrifikasi ini. Pertama, pemilihan teknologi dan distribusi yang tepat. Kedua, penggunaan lembaga lokal seperti koperasi atau komite desa yang kemudian mewakili masyarakat dalam memilih dan mengoperasikan pembangkit.
Ketiga, penyesuaian tingkat pasokan listrik yang ada dengan kemampuan masyarakat setempat dalam memanfaatkannya. Keempat, pelibatan masyarakat untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap infrastruktur kelistrikan sehingga pemeliharaan sistem menjadi efektif.
