Sambut Pilkada, Sri Mulyani Titip Harapan ke Partai Politik
Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak mengganggu stabilitas perekonomian di dalam negeri. Untuk itu, para pimpinan partai politik harus memastikan proses tersebut berlangsung damai dan aman.
Menurut dia, seluruh calon kepala daerah yang berlaga pada awal tahun depan membutuhkan suasana aman dan stabilitas ekonomi. "Siapapun yang memenangkan pilkada, dia membutuhkan suasana yang positif," kata Sri Mulyani di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (7/11) malam.
Untuk memastikan kondisi tersebut, dibutuhkan suatu sikap kenegarawanan dari seluruh partisipan pilkada, termasuk partai politik. Sebab, para calon kepala daerah itu pasti saling berlomba-lomba untuk membuktikan bahwa mereka pemimpin yang cocok untuk memperbaiki publik.
"Pasti tidak ada niat untuk membuat kondisi menjadi buruk. Kita harap pimpinan partai dan pilkada itu sendiri dapat terjaga keamanannya," kata Sri Mulyani. (Baca: Sambut Aksi 4 November, Bursa Saham dan Rupiah Melemah)
Seperti diketahui, suhu politik di dalam negeri sempat menghangat pada pekan lalu seiring aksi unjuk rasa besar di depan Istana Merdeka, Jakarta. Dalam aksinya pada Jumat (4/11) lalu, kelompok masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak percepatan proses hukum atas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebab, Ahok yang kembali menjadi kandidat gubernur ini dianggap telah menistakan Agama Islam.
Namun, aksi damai yang diikuti oleh ratusan ribu orang tersebut berujung kerusuhan. Para pengunjuk rasa bentrok dengan aparat keamanan sehingga menimbulkan korban cidera dan hangusnya sejumlah kendaraan. Menyikapi kejadian itu, Presiden Joko Widodo menuding aksi itu sudah ditunggangi oleh para aktor politik.
(Baca: Aksi Unjuk Rasa Tak Ganggu Investor, Rupiah Stabil dan IHSG Naik)
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yakin aksi unjuk rasa yang bersifat sementara tidak akan mengganggu perekonomian Indonesia. Alasannya, unjuk rasa tersebut hanya berlangsung sehari, bukan berbulan-bulan.
Ia memperkirakan, gangguan kecil hanya akan terjadi pada sistem distribusi barang dan relatif tidak dalam waktu panjang. Apalagi, ekonomi Indonesia sudah cukup berpengalaman dalam menghadapi hal-hal yang cukup sulit. "Kalau (demonstrasi) satu atau dua hari tidak masalah," kata Darmin.
(Baca: Darmin: Unjuk Rasa Sehari Tak Akan Ganggu Ekonomi)
Namun, dia menekankan unjuk rasa harus dijaga agar berlangsung damai untuk meminimalkan dampaknya terhadap perekonomian. "Kalau ada yang anarki tentu beda dan harus dijaga aparat keamanan," katanya.
