Banyak Aturan, Bisnis E-Commerce Diramal Berguguran 2017
Upaya pemerintah mengembangkan bisnis e-commerce dengan menerbitkan paket kebijakan ekonomi ke-14, ternyata tidak sepenuhnya disambut positif oleh para pelaku bisnis tersebut. Penyebabnya, pasca terbitnya paket kebijakan itu, bisnis e-commerce bakal diatur beragam regulasi.
CEO Mandiri Capital Indonesia Eddi Danusaputro melihat, regulasi terkait e-commerce bakal diterbitkan berbagai instansi, mulai dari Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tujuannyauntuk mendukung pengembangan bisnis digital.
Namun, tak bisa dipungkiri, banyaknya regulasi itu bakal menjadi tantangan baru bagi pelaku bisnis e-commerce. Eddi pun menduga, bakal banyak pelaku usaha di sektor ini yang tidak sanggup lagi meneruskan bisnisnya.
"Tahun 2017 saya melihat akan banyak (e-commerce) yang berguguran. Tapi dengan begitu, yang tertinggal adalah yang memiliki bisnis yang bagus dengan modal kuat," katanya saat konferensi pers dalam seminar Tech in Asia di Jakarta, Rabu (16/11). (Baca juga: Rilis Paket ke-14, Pemerintah Permudah Pendanaan E-Commerce)
Agar tak banyak pelaku usaha yang berguguran, Eddi menilai pemerintah perlu menetapkan regulasi yang spesifik untuk berbagai jenis e-commerce yang ada. Bahkan, pemerintah harus membedakan regulasi untuk e-commerce dengan regulasi untuk bisnis teknologi digital di bidang keuangan (financial technology/fintech) dan bisnis pemula (startup) digital lainnya.
Beberapa regulasi yang jadi sorotan Eddi yaitu terkait perlindungan konsumen dan perpajakan. Meski begitu, dia mengakui, ada juga regulasi yang ditengarai akan memudahkan pelaku usaha e-commerce, bahkan bisa mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat di sektor itu.
Kemunculan berbagai regulasi untuk e-commerce juga disoroti Partner Ventura Capital Plern Tee Suraphongchai. Ia menyarankan agar pemerintah mengajak para pelaku bisnis digital, terutama e-commerce , untuk berdiskusi sebelum mengeluarkan kebijakan. Tujuannya agar kebijakan yang diterbitkan pemerintah tepat sasaran dan menguntungkan kedua belah pihak, baik pemerintah maupun pelaku bisnis.
