Pengusaha Cemas Ekonomi Terganggu Gaduh Pilkada Jakarta
Pengusaha mengeluhkan aksi unjuk rasa dan kegaduhan proses pemilihan kepala daerah (pilkada) Provinsi DKI Jakarta belakangan ini. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengaku khawatir kegaduhan proses politik tersebut akan berpengaruh kepada perekonomian Indonesia.
Menurut dia, proses politik tersebut harus dilakukan secara damai dan elegan oleh semua pihak. Seluruh calon yang mengikuti proses pilkada juga perlu menghormati perbedaan dan bersaing secara sehat. "Karena orang Jakarta ini pintar, tapi kok dikompori terus," kata Haryadi dalam sebuah acara talkshow di Jakarta, Rabu (16/11).
Ia juga menyoroti aksi unjuk rasa yang diikuti ratusan ribu orang pada 4 November lalu, namun berujung rusuh tersebut. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh adanya desas-desus aksi unjuk rasa susulan pada 25 November mendatang.
(Baca: Sambut Pilkada, Sri Mulyani Titip Harapan ke Partai Politik)
Haryadi kecewa kekerasan dan anarkisme terjadi dalam aksi unjuk rasa tersebut. Hal ini dikhawatirkan membuat ekonomi Indonesia kembali mundur ke belakang. Sebab, kepercayaan investor akan turun apabila demonstrasi selalu berujung kerusuhan. "Itu mahal sekali bisa terjadi kemunduran ekonomi," katanya.
Seperti diketahui, suhu politik di dalam negeri sempat menghangat sejak awal bulan ini seiring aksi unjuk rasa besar di depan Istana Merdeka, Jakarta. Dalam aksinya pada 4 November lalu, kelompok masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak percepatan proses hukum atas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebab, Ahok yang kembali menjadi kandidat gubernur ini dianggap telah menistakan Agama Islam.
Namun, aksi damai yang diikuti oleh ratusan ribu orang tersebut berujung kerusuhan. Para pengunjuk rasa bentrok dengan aparat keamanan sehingga menimbulkan korban cidera dan hangusnya sejumlah kendaraan. Menyikapi kejadian itu, Presiden Joko Widodo menuding aksi tersebut sudah ditunggangi oleh para aktor politik.
(Baca: Sambut Aksi 4 November, Bursa Saham dan Rupiah Melemah)
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W. Kamdani turut menyayangkan aksi unjuk rasa itu berujung ricuh. Sebab, kejadian itu dapat menghambat usaha pemerintah menarik para investor asing ke dalam negeri.
"Kita masih belum pulih benar dari anjloknya harga komoditas, perlambatan ekonomi Cina, proses (pemilihan presiden) di Amerika Serikat. Jangan ditambah lagi lah," katanya.
Ia mencatat, kerugian ekonomi akibat aksi unjuk rasa 4 November lalu itu mencapai Rp 500 miliar dari sekitar 20 ribu toko yang tutup. Bahkan, nilai kerugin akibat terganggunya seluruh aktivitas ekonomi sebesar Rp 2,9 triliun. Apalagi, peristiwa itu turut menurunkan konsumsi masyarakat sebesar 60 persen. "Kalau terjadi terus-menerus jelas ini akan menjadi masalah."
(Baca: Darmin: Unjuk Rasa Sehari Tak Akan Ganggu Ekonomi)
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APBI) Stefanus Ridwan mengungkapkan, dampak aksi demonstrasi yang berujung kericuhan dan penjarahan itu telah memukul minat masyarakat untuk berbelanja. Jumlah masyarakat yang berbelanja di pusat perbelanjaan turun 7 persen pada 5 November lalu atau satu hari setelah aksi unjuk rasa tersebut.
"Yang besar itu siang hari sesudah penjarahan pada malam (4 November) itu turunnya 28 persen, untung malamnya meningkat," katanya.
