Komitmen Jokowi Lindungi Industri Perikanan dan Para Nelayan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah berkomitmen melindungi industri perikanan nasional dan kesejahteraan para nelayan. Hal ini diungkapkannya saat meresmikan pengoperasian Pelabuhan Perikanan Untia di Makasar, Sulawesi Selatan, akhir pekan lalu.
"Dengan Pelabuhan Untia ini kami berikan solusi untuk meningkatkan produksi perikanan Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar," kata Jokowi dalam keterangannya saat peresmian pelabuhan tersebut.
Lokasi pelabuhan ini sangat strategis, berada di kawasan Industri Makasar (KIMAH) dan dekat dengan Pelabuhan Umum untuk ekspor. Ini bisa mendukung ekspor dari Sulawesi Selatan yang ditargetkan mencapai 10 persen dari sasaran ekspor nasional
Pengembangan Pelabuhan Untia diharapkan menjadi sentra produksi perikanan yang terhubung dengan pelabuhan perikanan lainnya di kawasan Sulawesi Selatan. Pelabuhan perikanan (PP) ini antara lain PP Cempae, PP Maccinibaji, PP Kalibone, PP Potere, PP Beba, PP Labuang, PP Barombong, PP Boddia, PP Lonrae, PP Birea, PP Bentenge, PP Kajang, PP Tongke-tongke dan PP Lappa.
Terkait dengan infrastruktur pendukung seperti jalanan sebagai akses transportasi, Jokowi berjanji akan segera menginstruksikan kepada kementerian terkait untuk membenahi permasalahan tersebut. "Jalan yang kurang bagus, nanti setelah ini saya telepon Menteri PU (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) untuk segera diperbaiki," ujarnya.
(Baca: Dua Tahun Jokowi, Susi Pamer Banyak Prestasi meski Belum Maksimal)
Presiden Joko Widodo juga mengingatkan kepada jajarannya agar selalu memberikan pelayanan prima di pelabuhan nelayan, salah satu yang disorotnya ialah mengenai pungutan liar (pungli). Dia menegaskan agar masyarakat tidak segan-segan untuk melaporkannya bila mendapatkan pelayanan yang tidak baik tersebut.
"Saya minta supaya pelayanan di PP Untia terus dijaga. Jangan sampai ada pungli di sini. Itu sangat tidak boleh. Pelabuhan-pelabuhan baru dibersihkan jangan sampai ada pungli. Kalau ada pungli, segera laporkan ke tim Saber Pungli supaya semuanya mendapatkan pelayanan yang baik," tegasnya.
Saat ini pemerintah juga telah menjalankan Program Satu Juta Asuransi bagi Nelayan. Sebelum meresmikan pelabuhan tersebut, Jokowi menyaksikan penyerahan Kartu Asuransi Nelayan kepada 18 orang perwakilan penerima se-Provinsi Sulawesi Selatan serta enam orang perwakilan keluarga penerima klaim asuransi ini.
Hingga saat ini pemerintah telah memberikan kurang lebih satu juta asuransi dari Sabang sampai Merauke dengan premi Rp 175.000 per tahun. Asuransi ini untuk memberikan jaminan bagi kehidupan masa depan bagi anak dan istri yang ditinggalkan nelayan, jika sesuatu di laut.
Premi asuransi bagi nelayan tersebut ditanggung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jumlah nelayan yang akan menerima asuransi akan terus ditingkatkan setiap tahunnya. "Kalau ada anggaran, jadi 2 juta nelayan," ujar Presiden.
Dalam laporannya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti turut menjelaskan bahwa program asuransi bagi para nelayan tersebut merupakan bagian dari visi pemerintah yang hendak meningkatkan sektor kelautan dan perikanan nasional. Hal tersebut merupakan bukti komitmen pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Perikanan untuk melindungi para nelayan.
"Kehidupan nelayan rentan kalau kepala keluarganya terjadi apa-apa. Negara harus hadir, wajib hadir," tegas Susi.
Untuk diketahui, asuransi ini akan memberikan jaminan sebesar Rp 200 juta bagi keluarga nelayan yang meninggal di laut. Kemudian Rp 160 juta bagi para nelayan yang mengalami kecelakaan kerja, Rp. 80 juta bagi para nelayan yang mengalami cacat, serta Rp. 20 juta sebagai plafon untuk pengobatan.
Selain itu, diberikan pula bantuan berupa 5 unit kapal penangkap ikan 3 Gross Tonnage (GT) senilai lebih dari Rp 768 juta dan beberapa jenis bantuan bagi para nelayan lainnya.
