Sri Mulyani Ancam Cabut Sertifikat Bankir Tak Ikut Tax Amnesty
Pemerintah telah mengidentifikasi potensi peserta program pengampunan pajak (tax amnesty) dari sejumlah profesi yang penghasilannya di atas rata-rata. Salah satu targetnya adalah para bankir. Jika tidak patuh, sertifikat para bankir tersebut terancam dicabut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku telah mengetahui para bankir yang belum mengikuti program manesti pajak. “Saya tahu nama komisaris dan direksinya, saya tahu nama banknya,” katanya dalam seminar bertajuk “Facing Global Challenges for Better Economic Growth in 2017” yang diselenggarakan Ikatan Bankir Indonesia (IBI) di Jakarta, Jumat (9/12).
Karena itu, dia meminta IBI mencabut sertifikat para anggotanya yang tak patuh membayar pajak namun juga ogah mengikuti tax amnesty.”Kalau tidak (dicabut), IBI akan tercoreng namanya.” (Baca: Datangi Mal, Sri Mulyani Ajak Gerai Ritel Premium Ikut Tax Amnesty)
Sri Mulyani menjelaskan, uang tebusan amnesti pajak per 8 Desember lalu sudah mencapai Rp 100,5 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas wajib pajak orang pribadi non Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Rp 81,9 triliun, orang pribadi UMKM Rp 3,9 triliun, badan non-UMKM Rp 10,5 triliun; dan badan UMKM Rp 300 miliar.
Dia menyangkan, peserta amnesti pajak baru mencapai 482 ribu wajib pajak. Sedangkan jumlah bankir mencapai 150 ribu orang. “Kalau bankir ikut semua, pasti (jumlahnya) di atas ini,” katanya.
Dalam catatannya, bankir yang bersertifikat mencapai 963 orang. Namun yang menyerahkan Surat Pembertahuan Tahunan (SPT) pajak hanya 87,5 persen. Jumlah ini terdiri dari 376 komisaris dan 587 direksi bank.
Namun, dari jumlah 376 komisaris tersebut, hanya 43 persen yang mengikuti amnesti pajak. Sedangkan untuk direksi, hanya 30 persen yang mengikuti program tersebut. (Baca: Masih Ada 200 Wajib Pajak Besar Belum Ikut Tax Amnesty)
