Pelaporan harta luar negeri terbesar dari Singapura yaitu Rp 823,79 triliun. Tapi, cuma Rp 84,05 triliun atau 1 persen dari jumlah tersebut yang direpatriasi ke Indonesia.
Amnesti Pajak
Arief Kamaludin | Katadata

Tawaran tarif tebusan rendah masih belum ampuh mendorong peserta program pengampunan pajak (tax amnesty) untuk memulangkan hartanya dari luar negeri (repatriasi). Buktinya, dari total Rp 3.052 triliun harta luar negeri yang dilaporkan peserta tax amnesty hingga pekan ketiga Desember ini, cuma 4,6 persen atau Rp 141 triliun yang dibawa pulang ke Tanah Air.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak hingga 20 Desember lalu, pelaporan harta luar negeri terbesar berasal dari Singapura. Nominalnya mencapai Rp 823,79 triliun. Namun, dari jumlah itu, cuma 1 persennya atau Rp 84,05 triliun yang direpatriasi ke Indonesia.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Sementara itu, pelaporan harta dari negara lainnya, yaitu British Virgin Islands, Hong Kong, Caymand Islands, Australia dan Cina tak ada yang mencapai Rp 100 triliun. Alhasil, dana repatriasinya pun paling tinggi cuma belasan triliun.

Menanggapi kondisi tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menyatakan, wajib pajak memang berhak tidak merepatriasi hartanya. “Itu pilihan wajib pajak, kami kalau dari sisi keuangan hanya memudahkan termasuk proseduralnya,” kata Yoga di Jakarta, Rabu (21/12).

(Baca juga: Pemerintah Surati 200 Ribuan Wajib Pajak yang Sembunyikan Harta)

Kebebasan soal repatriasi tampak dari kebijakan pemerintah merevisi peraturan pelaksana program tax amnesty yang terkait perusahaan cangkang atau special purpose vehicle (SPV). Pemerintah tak lagi mewajibkan peserta tax amnesty membubarkan SPV kepunyaannya yang tidak memiliki kegiatan operasional. “Untuk memudahkan mereka (mengikuti tax amnesty),” kata dia.

Meski begitu, ada juga peraturan yang direvisi pemerintah untuk mendorong peserta tax amnesty merepatriasi hartanya. Di sisi lain, beberapa instansi seperti Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) juga sudah membuat aturan sendiri guna memperkaya instrumen investasi yang bisa digunakan oleh peserta tax amnesty yang memulangkan hartanya. 

Negara

Deklarasi Luar Negeri

Repatriasi

Total Harta yang Dilaporkan

Singapura

Rp 739,74 triliun

Rp 84,05 triliun

Rp 823,79 triliun

Virgin Islands

Rp 77,08 triliun

Rp 2,66 triliun

Rp 79,74 triliun

Hong Kong

Rp 53,25 triliun

Rp 16,21 triliun

Rp 69,46 triliun  

Caymand Islands

Rp 53,75 triliun

Rp 16,51 triliun

Rp 70,26 triliun

Australia

Rp 39,36 triliun

-

Rp 39,36 triliun

Cina

-

Rp 3,64 triliun

Rp 3,64 triliun

Sumber: Ditjen Pajak

Adapun ke depan, pemerintah belum berencana merevisi kembali peraturan untuk mendorong lebih banyak dana yang dibawa pulang. Hingga kini, total harta yang diikutsertakan dalam program tax amnesty mencapai Rp 4.043 triliun.

Perinciannya, harta yang direpatriasi mencapai Rp 141 triliun, sedangkan harta yang dideklarasikan di dalam negeri dan luar negeri masing-masing sebesar Rp 990,8 triliun dan Rp 2.911 triliun.

Penyertaan harta paling banyak terjadi di periode I (Juli – September) yaitu sebesar 3.667 triliun, sementara pada periode II (Oktober – Desember) ini baru Rp 376 triliun. Demikian juga dengan perolehan duit tebusan, pada periode II ini baru Rp 3,65 triliun, jauh lebih sedikit dari periode II yang sebesar Rp 93 triliun.

(Baca juga: Negosiasi Buntu, Dirjen Pajak Ancam Penjarakan Google)

Untuk menggenjot penerimaan dari program tax amnesty di periode II dan III, Yoga menjelaskan, institusinya terus melakukan evaluasi guna menetapkan strategi selanjutnya. Sekadar informasi, periode III bakal dimulai pada 1 Januari sampai 31 Maret 2017.

Berdasarkan kajian Ditjen Pajak, Yoga meyakini periode terakhir program tax amnesty  masih akan diramaikan peserta dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). “Kan selama ini flat, nanti (di periode III) banyak yang bergerak (ikut),” ujar dia.

Artikel Terkait
Teknologi diharapkan mempermudah pelayanan kepada wajib pajak yang meningkat tiga kali lipat.
Sri Mulyani Indrawati meminta agar masyarakat tak salah kaprah dalam melihat aturan kewajiban melaporkan telepon seluler di SPT Pajak.
Sri Mulyani mengakui seringkali terdapat ketidakseragaman dalam penerapan ketentuan pajak di Direktorat Jenderal Pajak.