Heboh Kenaikan Biaya STNK, Pemerintah Dinilai Kurang Koordinasi
Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada kepolisian, telah menghebohkan masyarakat. Peraturan yang memuat lonjakan kenaikan biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, seperti STNK, BPKB, dan SIM, dinilai sebagai kecerobohan dan kurangnya koordinasi antarlembaga pemerintah dalam menerbitkan aturan.
Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi mengatakan, adanya saling lempar tanggung jawab perihal usulan kenaikan biaya pengurusan dokumen kendaraan tersebut mencerminkan tidak adanya koordinasi yang baik antara Kementerian Keuangan, Kepolisian, dan lembaga pemerintahan lainnya dalam menyusun peraturan ini.
Apalagi, melalui pernyataannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) malah mempertanyakan kenaikan biaya pengurusan dokumen kendaraan tersebut yang mencapai 300 persen dari tarif awal. (Baca: Kapolri: Usulan Kenaikan Biaya STNK Lebih Banyak dari DPR)
Menurut Apung, hal itu menunjukkan tidak adanya uji publik atau kajian mendalam mengenai rencana tersebut. "Ini yang menandakan ada yang tidak selesai dalam konteks ini. Tidak ada transparansi dalam rencana kenaikan ini," katanya dalam konferensi pers menanggapi PP 60/2016 itu di Jakarta, Kamis (5/1).
Ia pun menuding, pemerintah saat ini tidak memiliki perhatian terhadap nasib masyarakat. Kenaikan tarif pengurusan STNK, BPKB, dan SIM ini juga bersamaan dengan pencabutan subsidi listrik pelanggan 900 VA yang tidak termasuk golongan miskin dan rentan miskin.
Alhasil, kebijakan-kebijakan itu akan memunculkan keresahan masyarakat dan dapat menumbuhkan angka kemiskinan. "Kemarin dan hari ini orang berbondong-bondong mengurus STNK dan SIM sebelum 6 Januari mendatang. Mereka berebut bayar karena sedikit kenaikan saja akan terasa buat masyarakat kecil," ujar Apung.
(Baca: Jokowi Didesak Batalkan Kenaikan Tarif Pengurusan STNK)
