“Dalam perhitungannya baik oleh PLN atau Menteri ESDM, kurang lebih bisa dicapai 20-22 GW. Tetapi Presiden menetapkan untuk proyek 35 GW targetnya tetap”
Jokowi Kalla
ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mau merevisi target penyediaan listrik sebesar 35 gigawatt (GW) hingga 2019. Target ini masih tetap meski hingga saat ini realisasinya masih rendah.

Jokowi mengatakan program listrik 35 GW harus dilihat sebagai kebutuhan, tidak hanya target semata. Dia mengakui memang perlu ada perhitungan dengan mengacu pada pertumbuhan ekonomi. Target 35 GW mengacu pada pertumbuhan ekonomi 7 persen per tahun, padahal dalam dua tahun terakhir realisasinya sekitar 5 persen.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

(Baca: Dewan Energi: Proyek 35 Ribu MW Cuma Beres 55 Persen Masa Jokowi)

“Sehingga saya kira juga perlu dikalkulasi lagi, tetapi kalau kelebihan saya kira juga tidak ada masalah,” kata Jokowi dalam Sidang Paripurna Keempat Dewan Energi Nasional (DEN) di Kantor Presiden, Jakarta (5/1).

Dia menyadari bahwa kelebihan pasokan listrik malah akan membuat pemborosan di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Namun, jika Indonesia ingin tumbuh lebih cepat, maka pembangunan harus merata di seluruh pelosok Tanah Air, sehingga konsumsi listrik akan semakin naik.

Apalagi saat ini konsumsi listrik per kapita di Indonesia hanya 917 kilowatt jam (kWh). Angka ini masih sangat rendah dibandingkan negara-negara ASEAN. Di Vietnam sudah mencapai 1.795 kWh dan Singapura mencapai 9.146 kWh.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan dalam Presiden dan Wakil Presiden telah menetapkan dalam RUEN target penyediaan listrik hingga 2019 tetap sebessar 35 GW. Namun, pemerintah mengakui bahwa target ini memang sulit dicapai.

“Dalam perhitungannya baik oleh PLN atau Menteri ESDM, kurang lebih bisa dicapai 20-22 GW. Tetapi Presiden menetapkan untuk proyek 35 GW targetnya tetap,” ujarnya.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, jika mengacu pada pertumbuhan ekonomi 5-6 persen, maka kebutuhan listriknya paling sedikit 19,6 GW. Namun, bukan berarti hal ini target program listrik 35 GW direvisi.

Dalam draf RUEN yang telah disepakati pada sidang DEN kemarin, targetnya pasokan listrik yang harus yang harus terpenuhi pada 2025 mencapai 114 GW. Ini termasuk juga target 35 GW yang harus dikerjakan hingga 2019.

Jonan merinci dari target 114 GW, pembangkit listrik yang dibangun hingga 2014 mencapai 51 GW. Kemudian program 35 GW hingga 2019 dan program FTP (fast track program) 2 sebesar 7 GW. Dengan begitu, kekurangannya hanya tinggal 21 GW yang perlu dibangun hingga 2025.

“Memang tidak direvisi, jadi jalan terus. 19 GW itu kebutuhan minimal, 35 GW tetap jalan,” ujarnya. (Baca: Proyek Listrik 35 GW Dipangkas, Target Rasio Elektrifikasi Tetap)

Artikel Terkait
Para menteri di bidang ekonomi kemungkinan besar aman. Menteri asal Partai Amanat Nasional terancam.
Jika tidak memakai ISAK 8, Pertamina akan terbebas dari kewajiban mencatat seluruh utang mitranya.
"Mestinya kalau ada hal penting saya dikabari."