Pemerintah ingin, walaupun kerja sama dengan pihak Jepang dalam membangun Pelabuhan ini bersifat goverment to goverment (G to G) tetapi tetap harus ada badan khusus yang mengelola pelabuhan ini.
Menteri Transportasi Jepang, Keiichi Ishii, kunjungi lokasi Pelabuhan Patimban
Kementerian Perhubungan

Pemerintah berencana untuk membentuk badan khusus untuk membangun, mengelola, dan mengoperasikan pelabuhan Patimban. Badan ini nantinya akan berada di bawah wewenang Kementerian Perhubungan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, dalam rapat antar kementerian dan lembaga, pemerintah memfinalisasi kelembagaan badan pengelola pelabuhan Patimban tersebut. Pemerintah ingin, walaupun kerja sama dengan pihak Jepang dalam membangun Pelabuhan ini bersifat goverment to goverment (G to G) tetapi tetap harus ada badan khusus yang mengelola pelabuhan ini.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

"Diharuskan badan itu di bawah Kementerian Perhubungan. Dari kita mungkin Pelindo II atau dari siapa. Sedangkan, yang Jepang belum diputuskan," ujar Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (10/1).

(Baca juga: Astra dan Mitsubishi, Calon Mitra Pelindo II Garap Proyek Patimban)

Budi menjelaskan, penunjukan Pelindo II dan pembentukan badan usaha khusus pengoperasian Pelabuhan Patimban ini nantinya akan memiliki payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres). Badan tersebut pun akan bersifat ad hoc, di mana apabila proyek telah selesai dan pinjaman telah dilunasi, badan tersebut dapat dibubarkan dan Pelindo II diharapkan mampu untuk mengoperasikannya sendiri.

Lebih lanjut, Budi mengaku, jajarannya tengah mengerjakan Detailed Engineering Design (DED). Biaya pengerjaan DED ini juga berasal dari pihak Jepang dengan nilai Rp 800 miliar. Penyelesaian desain tersebut akan berjalan simultan dengan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) oleh pemerintah daerah. Budi manargetkan, seluruh kebutuhan tersebut akan selesai pada kuartal III tahun 2017.

Yang jelas, pemerintah ingin agar tahap pertama pengoperasian Pelabuhan Patimban ini dapat berjalan di awal tahun 2019. "Mestinya semester pertama 2019 (selesai). karena kita tau ini konstruksinya tidak begitu complicated. Cuma dermaga dan bangunan-bangunan saja. Jalan juga cepat (selesai terbangun)," ujar Budi.

(Baca juga:  Indonesia - Jepang Sepakat Garap Tiga Proyek Transportasi)

Sementara itu, Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Massasya mengatakan, jika sudah pasti ditugaskan, nantinya Pelindo II bersama salah satu badan usaha Jepang tersebut akan menyetorkan 10 persen dari total investasi yang dikeluarkan, yakni sebesar Rp 4 triliun. Nominal tersebut akan dibagi dua dengan komposisi Pelindo II sebesar 51 persen dan pihak Jepang sebesar 49 persen, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sementara, Megaproyek pelabuhan internasional ditaksir menelan investasi Rp 43 triliun. Sebanyak 79 persen dana berasal dari utang luar negeri Jepang. Selanjutnya, 11 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta 10 persen dari badan usaha pengelola pelabuhan. "Pinjaman ini dari pemerintah ke pemerintah, dari pemerintah Jepang ke pemerintah Indonesia. Peran kami nanti hanya sebagai port operator," ujar Elvyn.

Grafik: Waktu Tunggu (Dwelling Time) di Pelabuhan 2015-2016
Waktu Tunggu (Dwelling Time) di Pelabuhan 2015-2016

Pelindo II sebelumnya sudah pernah berkongsi dengan perusahaan-perusahaan asal Jepang dalam mengelola pelabuhan, antara lain PT New Priok Container Terminal One (NPCT1) di Tanjung Priok, Jakarta. Pelindo II juga berpartner dengan Mitsui Co.Ltd. dan Nippon Yusen Kabushiki Kaisa ( NYK Line) di NPCT1, selain dengan PSA International, Singapura.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan, total pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk proyek ini mencapai US$ 3,3-3,5 miliar atau sekitar Rp 43 triliun yang dibagi menjadi tiga tahap. Untuk tahap pertama, dana yang akan dikucurkan sekitar US$ 1,7 miliar. Sedangkan, total tenor pinjaman berlangsung selama 40 tahun, dengan bunga sebesar 0,1 persen dan 10 tahun grace period.

(Baca juga: Target Pinjaman Pelabuhan Patimban Rp 22 Triliun Diteken Mei 2017)

Pelabuhan Petimban akan dibangun dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah konstruksi yang akan dimulai pada Januari 2018. Kedua, soft opening yang dijadwalkan tahun 2019. Ketiga, pelabuhan ditargetkan rampung keseluruhan tahun 2027. Pelabuhan ini dirancang untuk menampung bongkar muat kontainer sebanyak 7,5 juta berukuran dua puluh kaki atau twenty-foot equivalent units (TEUs) per tahun. 

Selain itu, Pelabuhan Patimban ditargetkan melayani 600 ribu kendaraan utuh atau completely built up (CBU) per tahun, serta dilengkapi terminal kapal roro, terminal kapal curah cair dan dermaga kapal negara. Pelabuhan Patimban ini merupakan pengganti Pelabuhan Cilamaya. Pelabuhan ini akan dibangun di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Miftah Ardhian
Artikel Terkait
"Ternyata Penlok-nya belum keluar. Tapi saya target kalau tidak minggu ini maka minggu depan akan dimulai (lelang)," kata Imam
OJK harus mendukung munculnya produk-produk baru untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Pemerintah DKI Jakarta menargetkan soft launching Simpang Susun Semanggi pada 29 Juli 2017.