Kepala daerah bisa meniru program kreatif di daerah lain, seperti homecare roto rota di Makassar, anugerah inovasi dan prakarsa di Jawa Barat, smart city di Bandung dan smart kampung di Banyuwangi.
Bambang Brodjonegoro
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro Arief Kamaludin|KATADATA

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro meminta kepala daerah kreatif membuat program pengembangan daerah. Jangan hanya mengandalkan program-program besutan pemerintah pusat.

Ia mengungkapkan, banyak kepala daerah yang mendatangi kantornya untuk meminta penyelenggaraan proyek di wilayahnya. Tujuannya agar daerah mereka mendapat anggaran dari pemerintah pusat. Padahal, menurut Bambang, daerah bisa berinovasi untuk menyejahterakan masyarakatnya tanpa meminta bantuan lebih kepada pemerintah pusat.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Ia mencontohkan, beberapa inovasi program yang dimotori pemerintah daerah yaitu homecare roto rota di Makassar, anugerah inovasi dan prakarsa di Jawa Barat, smart city di Bandung dan smart kampung di Banyuwangi. Inovasi semacam ini, semestinya bisa ditiru oleh kepala daerah lain.

(Baca juga: Dana Daerah Nganggur, Bappenas-Mendagri Kirim Surat Edaran)

“Jadi bukan yang harus high tech atau scientific. Ini inovasi di kebijakan publik karena kepala daerah yang paham masyarakatnya seperti apa, kemampuannya apa. Inovasi tidak harus yang besar mulai dari yang simpel,” ujar dia dalam seminar nasional bertajuk "Pembangunan Inovatif, Pemimpin Kreatif, dan Daerah Kompetitif" di Jakarta, Rabu (11/1).

Lebih jauh, Bambang mengungkapkan, ide dari daerah pun ada yang ditiru pemerintah pusat. Misalnya, ide pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk mengatasi berbelitnya perizinan untuk investor. Ide ini ditiru Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Inisiatif lokal yang terbukti manjur dan efektif semestinya bisa dikaji dan diikuti oleh daerah lain. Dengan begitu, penanam modal berminat berinvestasi di wilayah tersebut. Dalam jangka panjang diharapkan bisa menyerap lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Deputi Pengembangan Regional Kementerian PPN Arifin Rudiyanto menambahkan, ada delapan faktor yang memengaruhi perkembangan inovasi di daerah yakni regulasi; kolaborasi; perencanaan daerah; kepemimpinan daerah; kelembagaan inovasi dan roadmap ke depan; anggaran; ketersediaan infrastruktur; serta kualitas dan kuantitas daerah.

Berdasarkan kajian yang sudah dilakukan ada tiga hal utama yang memengaruhi kesuksesan inovasi di suatu daerah, yaitu kepemimpinan, regulasi, dan anggaran. “Leadership kepala daerah memiliki peran sentral inisiasi di daerah. Kemudian kepastian hukum, kapasitas aparatur daerah kualitas dan kuantitas juga krusial. Juga dibutuhkan dukungan swasta dan non pemerintah,” tutur Arifin.

Sementara itu, terkait dengan anggaran, pemerintah akan memanfaatkan dana hibah dan wakaf untuk mendukung program daerah dalam hal penyediaan air bersih dan sanitasi. (Baca juga: Pemerintah Targetkan Seluruh Masyarakat Terakses Air Minum di 2019)

Sedangkan untuk mendorong kreativitas pemimpin daerah, instansinya berencana menerapkan sistem insentif dan rekognisi atas inovasi yang sudah dilakukan. Selain itu, pihaknya juga berencana merintis database inovasi-inovasi yang sudah dilakukan daerah agar bisa diakses secara online. Tujuannya, agar semua kepala daerah bisa mengakses dan mempelajari inovasi-inovasi di daerah lain.

Artikel Terkait
"Jangan sampai permohonan peningkatan produksi ini memperkuat dugaan pemerintah lemah terhadap intervensi dari perusahaan dan pelaku usaha," kata Publish What You Pay Indonesia (PWYP) Agung Budiyono.
Jakarta dinilai sudah tidak layak dan menanggung beban berat sebagai kota bisnis dan pemerintahan.
"Kalau menurut literatur, ada yang Rp 200 triliun hingga Rp 300 triliun. Tergantung luasnya," kata Basuki