Penggunaan dana desa belum merata, terkadang lebih banyak untuk pembangunan jalan, jembatan, bahkan perbaikan kantor desa.
Puskesmas
Agung Samosir | Katadata

Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek menegaskan dana desa yang mengucur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memerangi kemiskinan dan ketidakadilan. Namun kenyataannya, banyak dana desa yang mengucur bukan untuk keperluan tersebut.

Secara khusus, Nila pun menyoroti dana desa yang terpakai untuk pembangunan kantor desa. "Banyak kantor dibangun dari dana desa, padahal rakyat tidak menikmati itu," ujarnya dalam diskusi "Nusantara Sehat" di Jakarta, Kamis (12/1). (Baca juga: Sri Mulyani Buat Aturan Dana Desa untuk Tekan Kemiskinan)

Ke depan, Nila berharap, dana desa bisa dialokasikan secara merata untuk pembangunan di berbagai bidang sesuai kebutuhan masyarakat, di antaranya untuk pembangunan akses sanitasi, infrastruktur air minum, kesehatan, serta teknologi informasi. Daerah perlu menyediakan akses-akses tersebut untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakatnya.

Ia pun mengeluhkan seringnya Kementerian Kesehatan jadi ‘kambing hitam’ atas rendahnya kualitas kesehatan masyarakat, Padahal, persoalannya terletak pada akses sanitasi dan air bersih yang belum terbangun secara optimal.

Untuk itu, ia menilai, pemerintah pusat dan daerah harus terus berkoordinasi agar dana desa bisa dimanfaatkan untuk pembangunan-pembangunan yang penting bagi masyarakat, terutama di bidang kesehatan. (Baca juga: Hanya 51,3 Persen Program Kementerian yang Sesuai Sasaran Pembangunan)

Staf Khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT) Rusnadi Padjung mengatakan, dana desa merupakan prioritas Kementerian PDT untuk bisa membangun Indonesia mulai dari pinggiran. Dana desa ini diperuntukkan membangun indikator-indikator yang menyebabkan daerah tertinggal. Salah satu indikatornya adalah kualitas kesehatan.

Rusnadi menjelaskan, dana desa adalah milik desa yang penggunaannya tergantung kebutuhan masyarakat dan sesuai kesepakatan pemangku kepentingan desa. Namun, ia mengakui, terkadang penggunaan dana tersebut tidak merata, yakni lebih banyak membangun jalan, jembatan, bahkan untuk perbaikan kantor desa. Sedangkan, pembangunan akses kesehatan dan sanitasi masih tertinggal. 

(Baca juga: Subsidi Listrik Dicabut, ESDM: Dananya Untuk Bangun Infrastruktur)

"Sering sekali aspirasi dari desa tidak bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan," ujar Rusnadi. Oleh karenanya, dirinya berharap Kementerian Kesehatan bisa memberikan pendampingan dalam penggunaan dana desa ini. 

Menanggapi peliknya persoalan peningkatan kualitas kesehatan, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pun berharap, ke depan pihaknya bisa berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memetakan puskesmas-puskesmas prioritas agar terhubung dalam suatu jaringan konektifitas. Dengan begitu, akses kesehatan menjadi lebih baik, terutama dalam hal penanganan pasien.

Selanjutnya, ia berharap call center masing-masing kementerian seperti Kementerian Kesehatan di 119 dan kemenkominfo di 112, dan berbagai call center lainnya dapat terintegrasi untuk memudahkan masyarakat melakukan pengaduan.

"Kominfo sendiri ada inisiasi masyarakat yang menelepon 112 tidak dipungut biaya dari operator manapun. Tapi yang harus jadi perhatian bagaimana mengintegrasikan ini. Semua agar masyarakat happy," ujarnya.

Sejauh ini, Rudi menuturkan, pihaknya juga masih terus berupaya memberikan pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi ke berbagai daerah, terutama melalui proyek Palapa Ring paket Barat, Tengah, dan Timur. Proyek tersebut merupakan pembangunan kabel fiber agar setiap wilayah di Indonesia dapat menikmati akses internet. Dirinya menargetkan, tahun 2019, seluruh proyek Palapa Ring ini bisa terselesaikan.