Surati Jonan, Inpex Belum Sepakat Tiga Insentif Blok Masela
Inpex Corporation telah mengirimkan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menanggapi tawaran insentif untuk mengembangkan Blok Masela. Dari semua tawaran yang disodorkan pemerintah, perusahaan energi asal Jepang tersebut belum sepakat dengan tiga poin insentif.
Juru Bicara Inpex Usman Slamet enggan menjelaskan isi surat tersebut, termasuk tanggapan atas tawaran insentif dari pemerintah. "Sudah kami sampaikan," ujarnya di Jakarta, Jumat (13/1). Yang jelas, dia optimistis Proyek Masela bisa segera berjalan.
Apalagi, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan petinggi Inpex Corporation akan tiba di Indonesia pada Minggu nanti (15/1) untuk membahas rencana investasi Proyek Masela. (Baca: Blok Masela Bertabur Insentif, Arcandra Klaim Negara Tak Rugi)
Sebelumnya, Jonan mengaku telah menerima surat dari Inpex. Surat tersebut merespons tawaran pemerintah terkait insentif untuk mengembangkan Blok Masela. Namun, dia belum mau menjelaskan secara rinci tanggapan Inpex tersebut. "Sudah (diterima suratnya)," katanya, Rabu (11/1) lalu.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Katadata, surat balasan Inpex itu dikirimkan pada 5 Januari lalu. Dalam surat itu, ada beberapa poin yang telah disepakati, namun juga ada yang belum diterima Inpex. (Baca: Luhut Klaim Inpex Sepakat Revisi Tawaran Insentif Blok Masela)
Poin insentif yang sudah disepakati adalah penggantian biaya studi pembangunan kilang di laut melalui skema cost recovery. Besaran penggantiannya ditaksir mencapai US$ 1,6 miliar. Namun, penggantiannya akan dibayarkan setelah proses audit.
Selain itu, Inpex menyepakati perpanjangan kontrak Blok Masela selama 20 tahun setelah kontrak lama berakhir, sesuai aturan yang berlaku. Hal ini merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 mengenai kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi jangka waktu kontrak kerja sama paling lama 30 tahun. Kontrak tersebut dapat diperpanjang paling lama 20 tahun untuk satu kali perpanjangan.
Sementara itu, ada tiga poin yang belum disepakati. Pertama, kapasitas produksi. Inpex menginginkan Blok Masela bisa memproduksi 9,5 juta ton per tahun (mtpa) untuk gas cair (LNG) dan 150 juta kaki kubik per hari (mmscfd) untuk alokasi gas pipa bagi industri hilir di Masela. Namun, tawaran pemerintah hanya 7,5 mtpa untuk LNG ditambah 470 mmscfd untuk gas pipa.
(Baca: Arcandra Tawarkan 2 Opsi Alokasi Gas Masela ke Petinggi Inpex)
Kedua, lokasi pembangunan kilang. Inpex mengusulkan di Pulau Tanimbar. Sedangkan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar pernah menyebut hanya ada tiga wilayah sebagai opsi pembangunan kilang yakni di Pulau Aru, Selaru dan Yamdena.
Poin ketiga, masa moratorium kontrak. Inpex menginginkan dukungan pemerintah terhadap pemberian 10 tahun moratorium kontrak di Blok Masela. Namun, pemerintah hanya menyetujui pemberian masa kontrak yang hilang selama 7 tahun.
