Dana Pembebasan Lahan Proyek Strategis Kurang Rp 8,2 Triliun
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta tambahan dana talangan pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur strategis nasional (PSN). Permintaan itu diajukan kepada Kementerian Keuangan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono mengatakan, alokasi anggaran dana talangan dari LMAN tahun ini hanya sebesar Rp 20 triliun. Padahal, menurutnya, kebutuhan dana untuk pembebasan lahan seluruh proyek strategis nasional ini mencapai Rp 28,2 triliun.
“Jadi ada kekurangan yang kita mintakan ke LMAN karena semua pembebasahan lahan untuk proyek strategis nasional itu LMAN," ujar Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Kamis (19/1).
(Baca juga: Lelang Dini, Kementerian PU Teken Kontrak Proyek Rp 6,4 Triliun)
Ia menyebut, untuk jalan tol sendiri saja Rp 13 triliun dan sisanya untuk infrastruktur lain seperti Pelabuhan, Bandara, dan jalur kereta api.
Sementara itu, Basuki menjelaskan, pada tahun 2016, Kementerian PUPR diberikan alokasi anggaran untuk dana talangan ini sebesar Rp 16 triliun. Namun, sampai dengan saat ini, total dana yang sudah terserap adalah sebesar Rp 15,75 triliun. Memang, Basuki mengaku, pencairan dana ini sedikit terlambat karena permasalahan birokrasi di Kementerian Keuangan.
Khusus untuk jalan tol, Basuki menuturkan, dana tersebut digunakan untuk membebaskan lahan untuk tol trans Jawa sepanjang 661 kilometer. Sementara yang masih dalam tahap pembebasan yakni lahan dari Brebes-Malang-Batang-Semarang. Kemudian, ada juga di Bawean-Solo-Kertosono-Ngawi. Sementara, jalur lainnya sudah tersambung.
