Jonan Desak PLN Percepat Proyek Listrik 35 Ribu MW dalam 3 Tahun
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dapat mempercepat realisasi megaproyek pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu megawatt (MW). Hal ini menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak mau merevisi target penyediaan listrik sebesar 35.000 MW hingga 2019.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Rinaldy Dalimi mengatakan, informasi tersebut disampaikan Jonan dalam sidang DEN ke-20, di Jakarta, Senin (23/1). Targetnya, pada 2019 nanti ada 20 ribu MW pembangkit listrik yang bisa selesai. "Dalam rapat tadi Pak Menteri ESDM minta supaya prosesnya lebih cepat dalam tiga tahun ini," kata Rinaldy usai sidang DEN.
(Baca: Meski Realisasi Rendah, Jokowi Enggan Revisi Target Listrik 35 GW)
Namun, Rinaldy sebenarnya pesimistis target pembangkit listrik 35. ribu MW yang dicanangkan Jokowi itu bisa tercapai tepat waktu. Apalagi, hingga 6 Januari lalu, baru 18.600 MW pembangkit listrik yang sudah masuk tahap penandatanganan kontrak pendanaan atau financial closing. Aljhasil, dia memperkirakan proyek listrik 35 ribu MW itu baru bisa beroperasi seluruhnya pada 2021.
Di sisi lain, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan PLN untuk mempercepat penyelesaian proyek tersebut. Misalnya, mempercepat perizinan dan pembebasan lahan. Pembebasan lahan ini penting karena menjadi hambatan bagi PLN, terutama perizinan di pemerintah daerah.
Anggota DEN lainnya, Tumiran mengatakan, target tersebut memang sulit tetapi harus tetap diselesaikan. Apalagi pada 2025, konsumsi energi nasional diprediksi meningkat, bisa mencapai 2.500 kilo watt per hours (kwh) per kapita. (Baca: Dewan Energi: Proyek 35 Ribu MW Cuma Beres 55 Persen Masa Jokowi)
Dengan jumlah konsumsi sebesar itu, pasokan listrik yang harus terpenuhi pada 2025 mencapai 114. ribu MW. Untuk itu, target 35 ribu tetap harus selesai meski tidak tepat waktu. “Pengalaman membuktikan kalau selama ini permintaan meningkat, sementara pasokan kurang, terpaksa sewa diesel, atau pembangkit listrik tenaga gas apung makanya jadi mahal," katanya.
Target pengadaan listrik 114 ribu MW ini juga masuk dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), yang telah ditandatangani Presiden. Rencananya, Peraturan Presiden (Perpres) mengenai RUEN akan terbit dalam waktu dekat. Setelah terbit, pemerintah daerah juga harus menyiapkan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) paling lambat setahun sejak perpres ditandatangani, sebagai pedoman implementasi.
(Baca: Jokowi Teken Perpres Rencana Energi Nasional Pekan ini)
Tumiran juga mengatakan dalam rapat kali ini target penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen dalam bauran energi nasional tahun 2025 harus tercapai dan tidak boleh tertunda. "Bisa dicapai dengan berbagai cara," ujar dia.
