Berantas Ketimpangan Ekonomi, Jokowi Siapkan 10 Kebijakan
Pemerintah akan segera mengeluarkan kebijakan ekonomi untuk mencapai pemerataan dan keadilan ekonomi. Kebijakan tersebut meliputi 10 sektor sasaran pemerataan.
Presiden Joko Widodo mengatakan tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah pemerataan. Hal ini terlihat dari angka nisbah gini yang masih sebesar 0,39, walaupun sudah turun dari tahun sebelumnya sebesar 0,41. "Jadi bukan kemakmuran satu per satu orang tapi kemakmuran bersama," katanya dalam rapat terbatas di Istana Bogor, Selasa (31/1).
Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Presiden telah menugaskan langsung pembuatan kebijakan tersebut. Kebijakan itu terdiri atas tiga pilar utama yakni kebijakan berbasis lahan, berbasis kesempatan, serta berbasis Sumber Daya Manusia (SDM).
Secara lebih detail, tiga pilar utama itu memiliki 10 kebijakan. Darmin menyatakan, pemerintah bisa saja memilih beberapa dari 10 kebijakan ini untuk dijalankan lebih cepat. "Memang sasarannya bisa dikatakan untuk pemerataan," katanya usai rapat.
(Baca: Pemerataan Pembangunan Indonesia di Bawah Malaysia dan Thailand)
Ia merinci, 10 kebijakan tersebut terdiri dari reformasi agraria di sektor pertanian, perkebunan, peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin perkotaan, nelayan serta rumput laut. Selain itu, pajak progresif, manufaktur serta ICT, pembiayaan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta pengaturan pasar tradisional dan ritel modern.
"Lalu ada kebijakan pasar tenaga kerja, menggalakkan pendidikan vokasional, serta kewirausahaan," kata Darmin.
Ia menjelaskan, beberapa hal yang penting terkait kebijakan tersebut. Salah satunya adalah reformasi agraria untuk para petani dan sektor pangan. Pemerintah akan membantu masyarakat di sektor tersebut agar lebih berdaya.
"Tapi tidak dengan cuma-cuma. Misalnya nanti kita bentuk kelompok-kelompok (tani) untuk mengusahakan secara berkelompok yang lebih produktif," kata Darmin.
Kebijakan kedua adalah di bidang perkebunan. Darmin mengatakan, selama ini perkebunan di Indonesia masih terpaku kepada kelapa sawit. Sedangkan banyak perkebunan lain seperti kakao, kopi, serta karet masih kesulitan mencari pemborong dan mendapatkan bibit berkualitas.
Kebijakan ketiga, pemerintah berencana menyiapkan tabungan lahan atau land bank bagi masyarakat miskin di perkotaan. Kebijakan keempat terkait nelayan serta rumput laut, Darmin mengatakan pemerintah akan mengatur agar industri hanya dapat mengolah rumput laut. Sedangkan produksi rumput laut akan diserahkan kepada petani dan nelayan.
Adapun terkait APBN, Darmin menjelaskan pemerintah akan fokus mengarahkan agar APBN menghasilkan kegiatan masyarakat yang produktif. "Jadi bukan saja kepada proyek padat karya tertentu," katanya.
Dari sisi ritel modern serta Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pemerintah juga akan mengatur agar ritel modern tidak terlalu berekspansi secara agresif dan vertikal. Dengan begitu, peluang UKM untuk menjual produknya kepada masyarakat semakin besar.
"Lalu ada juga kebijakan yang telah sering dibahas adalah pemberlakukan pajak progresif untuk lahan untuk mencegah spekulasi," katanya. (Baca: Kekayaan 8 Tokoh Ini Lampaui Harta 3,6 Miliar Warga Dunia)
Darmin juga menjelaskan kebijakan untuk mendorong bisnis UMKM yang memiliki porsi 90 persen dari pemain bisnis di Indonesia. Padahal, nilai tambah yang dimilikinya hanya 5 persen. Karena itu, pemerintah akan mendorong UMKM agar masuk ke dalam sektor manufaktur.
Selain itu, pendidikan vokasional juga akan menjadi fokus pemerintah. Pertimbangannya, kebutuhan tenaga kerja dari sektor industri sangat besar dan dipastikan pendidikan model ini dapat menghasilkan tenaga kerja yang kompeten. "Sama juga nanti seperti kewirausahaan serta menyiapkan pasar tenaga kerja."
