Perannya Minim, Pemda Dikritik Cuma Kejar Opini Bagus BPK

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyoroti kementerian dan lembaga negara (K/L) serta pemerintah daerah (pemda) yang hanya fokus mendapatkan opini positif laporan keuangannya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Padahal, mayoritas anggaran yang dibelanjakan tersebut hanya untuk para pegawai, dan minim dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Apa hasil dari (opini) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) itu untuk masyarakat? Setiap Rp 1 harus untuk kesejahteraan rakyat," kata Mardiasmo saat acara International Symposium on The Future for Indonesia Government Financial Reporting di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/1).

Seluruh instansi baik Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) semestinya mempertimbangkan penggunaan anggaran untuk mengurangi kesenjangan masyarakat. Selain itu, anggarn dipakai untuk meningkatkan penyerapan lapangan kerja.

(Baca: Sri Mulyani: Mengelola APBN Bukan Seperti Tukang Obat)

Namun, dia melihat selama ini lembaga negara dan pemda hanya fokus mendapat opini positif dari BPK. Alhasil, belanja hanya terpakai untuk gaji pegawai dan kurang mendorong manfaatnya pada hal-hal yang produktif.

Tahun lalu, seluruh K/L dan pemda berhasil menyusun Laporan Keuangan Tahun 2015 berbasis akrual. Dengan basis akrual ini, penyusunan laporan keuangan menjadi lebih akuntabel dan tepat waktu.

Melalui basis akrual ini pun, BPK memberikan opini yang lebih positif. Basis penyusunan laporan ini semestinya bisa mendorong pengelolaan keuangan yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.