Jokowi Pastikan Pelabuhan Kuala Tanjung Jadi Hub Internasional
Polemik status hub internasional pelabuhan Kuala Tanjung ke pelabuhan Tanjung Priok sempat membuat ketegangan antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sampai ikut turun tangan untuk menengahi.
Pembahasan mengenai hal ini sempat disinggung dalam rapat terbatas mengenai evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi mengatakan dalam rapat tersebut Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa status pelabuhan Kuala Tanjung tetap menjadi hub internasional.
"Tadi ditegaskan oleh Pak Presiden (Pelabuhan Kuala Tanjung) tetap hub internasional," kata Erry usai rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (16/2). (Baca: Gubernur Sumut Protes Hub Internasional Dipindahkan ke Tanjung Priok)
Penetapan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai hub internasional mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Akhir tahun lalu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengeluarkan keputusan nomor 901/2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).
Dalam keputusan menteri ini, status hub internasional Pelabuhan Kuala Tanjung dialihkan ke Pelabuhan Tanjung Priok. Selain Tanjung Priok, pemerintah juga menetapkan pelabuhan lain, yakni Pelabuhan Patimban yang akan segera dibangun. (Baca: Priok Jadi Hub Internasional, Ongkos Logistik Bisa Lebih Murah)
Ery pun sempat protes mengenai hal ini. Karena sesuatu yang sudah ditetapkan melalui Perpres tidak bisa dengan mudah direvisi hanya dengan keputusan menteri. Dia juga mengkhawatirkan kepercayaan investor akan berkurang apabila status hub internasional hilang dari Kuala Tanjung. Apalagi investor tertarik menanamkan modalnya di Kuala Tanjung adalah karena status hub internasional yang dijanjikan pemerintah.
