Dalam aturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seorang Komisaris tidak boleh merangkap jabatan.
Grab Taksi
Arief Kamaludin|KATADATA

Mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Badrodin Haiti akhirnya membatalkan tawaran menjadi Komisaris Utama (Komut) di perusahaan Grab. Alasannya, dirinya sudah mendapat jabatan serupa di PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Menurut Badrodin, pihak Grab memang sudah menyampaikan penunjukan dirinya untuk menjadi Komisaris Utama. Ia pun tidak keberatan untuk mengemban tugas tersebut. Namun, ternyata untuk menempati posisi tersebut membutuhkan proses administrasi dan waktu. (Baca: Mantan Kapolri Badrodin Haiti Jadi Komisaris Utama Grab)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Di sisi lain, ketika menunggu proses itu selesai, Badrodin juga ditunjuk oleh Waskita Karya menjadi Presiden Komisaris. Dia pun menyanggupinya. Sementara dalam aturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seorang komisaris tidak boleh merangkap jabatan.

Atas dasar itu, akhirnya Badrodin melepas tawaran menjadi Komisaris Utama di perusahaan penyedia aplikasi transportasi online Grab. “Ketentuan BUMN seperti itu, jadi kesepakatan dengan Grab saya batalkan,” kata dia, di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (17/2). (Baca: Atasi Masalah Transportasi, Jusuf Kalla : Contoh Gojek dan Uber)

Sebelumnya Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kamadibrata mengatakan pihaknya telah menunjuk Badrodin sebagai Komut Grab Indonesia. Pertimbangannya banyak dipengaruhi latar belakang Badrodin di kepolisian.

Ridzki menjelaskan, sebagai Kapolri Badrodin dinilai berkontribusi terhadap banyak hal, dari anti-terorisme, keamanan, intelijen, hingga manajemen lalu lintas. "Selain itu pak Badrodin memiliki pengalaman bekerja dengan para pemangku kebijakan di pemerintahan," kata Ridzki. (Baca: Kucurkan Rp 10 Triliun, Honda Jalin Kemitraan dengan Grab)

Sekadar informasi, Badrodin menjadi Kapolri sejak 16 Januari 2015 sampai 13 Juli 2016 menggantikan Sutarman. Adapun posisi Badrodin saat ini telah digantikan oleh Tito Karnavian. Badrodin merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1982 serta Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 1989. Sebelum menjabat sebagai Kapolri, Badrodin juga pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, hingga Banten.

Ameidyo Daud
Artikel Terkait
"Itu untuk support capex pembangunan jalan tol dan modal konstruksinya," ujar Tunggul
Dana tersebut akan digunakan untuk membangun Tol Jakarta – Cikampek II Elevated.
Proses penerbitan izin penyelenggara uang elektronik seharusnya memakan waktu 35 hari kerja, jika semua syarat terpenuhi.