Pemerintah Bidik Dana Pensiun Danai Proyek Infrastruktur Rp570 Triliun
Pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah proyek infrastruktur akan dibiayai dengan skema Pembiayaan Infrastruktur Non APBN (PINA). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan total nilai proyek yang akan diarahkan dengan skema tersebut mencapai Rp 570 triliun.
Bambang tidak merinci secara detail proyeknya, akan tetapi dia menyebut ada tiga sektor yang akan dibiayai. Pertama adalah jalan tol dengan nilai investasi Rp 300 triliun. Kedua,tujuh pelabuhan yang akan dijadikan hub utama dengan nilai Rp 70 triliun. Ketiga, proyek kilang minyak dengan nilai investasi Rp 200 triliun.
Proyek-proyek ini merupakan bagian proyek infrastruktur pemerintah yang digarap 100 persen oleh badan usaha atau swasta. Bappenas akan membantu badan usaha tersebut mendapatkan pendanaan untuk membiayaai proyek ini dari dana pensiun ataupun asuransi jiwa. (Baca: Revisi Perpres, Proyek Strategis Bisa Dibiayai Dana Non-APBN)
"Sekarang di pipeline kami ada Rp 570 triliun, untuk tahun 2017 dan seterusnya," kata Bambang usai Financial Close pembiayaan PINA di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/2).
Semua proyek ini telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional (PSN). Saat ini Perpres tersebut sedang direvisi dengan menambah jumlah proyek dan memasukkan ketentuan mengenai skema PINA. Nantinya ada sebagian proyek yang menggunakan skema PINA dan sebagian lainnya tetap menggunakan APBN.
Menurut Bambang, saat ini program PINA telah berhasil mendorong pembiayaan tahap awal untuk sembilan ruas tol senilai Rp 70 triliun, lima ruas diantaranya termasuk dalam Tol Trans Jawa. PT Waskita Toll Road mendapatkan suntikan ekuitas sebesar Rp 3,5 triliun dari PT Taspen (Persero) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero).
Suntikan dana ini akan mendorong ekuitas anak usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk. tersebut menjadi Rp 9,5 triliun. "Sementara total kebutuhannya mencapai Rp 16 triliun," katanya. (Baca: Waskita Jajaki Dana Pensiun dan BPJS Biayai Tol Trans Jawa)
Program PINA akan mendorong agar kekurangan ekuitas tersebut dapat dipenuhi di tahun ini atau awal tahun depan dengan mangajak berbagai institusi pengelola dana yang ada. Dengan demikian, target agar Tol Trans Jawa terhubung per akhir 2018 dapat terwujud. Sehingga bisa mengakselerasi pembangunan nasional dan juga memberi daya ungkit perekonomian.
Presiden Joko Widodo mengatakan skema PINA ini merupakan cara mengurangi ketergantungan terhadap APBN dalam menggarap proyek infrastruktur. Jokowi juga kembali mengingatkan bahwa sekuritisasi aset harus segera dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Dengan demikian dapat uang, langsung bangun lagi di tempat lain," katanya.
(Baca: Selain Waskita, Jasa Marga Juga Incar Dana Pensiun untuk Proyek Tol)
