Jokowi Akan Bersikap kalau Freeport Sulit Diajak Berunding
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengambil sikap jika PT Freeport Indonesia sulit diajak bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan perubahan status kontrak pertambangannya. Pernyataan Presiden ini merespons rencana Freeport membawa persoalan tersebut ke pengadilan arbitrase internasional.
Menurut Presiden, dirinya hingga saat ini menyerahkan proses perundingan pemerintah dengan manajemen Freeport kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. "Kita ingin ini dicarikan solusi menang-menang, dicarikan solusi yang win-win. Kami ingin itu. Kan ini urusan bisnis jadi oleh sebab itu saya serahkan kepada Menteri (ESDM)," ujar Jokowi usai acara pembagian bantuan pangan nontunai di Gelanggang Olahraga POPKI Cibubur, Kamis (23/2).
(Baca: Sri Mulyani : Tidak Akan Ada Lagi Negosiasi Tertutup dengan Freeport)
Apabila kedua pihak tidak mencapai kesepakatan dan memiliki solusi terbaik, maka Presiden baru akan mengambil sikap. "Kalau memang sulit diajak musyawarah maka saya akan bersikap," katanya.
Namun, Jokowi tidak menjelaskan lebih detail mengenai sikap yang akan diambilnya terhadap Freeport, termasuk kemungkinan tidak memperpanjang kontrak perusahaan tambang Amerika Serikat setelah berakhir tahun 2021. "Ya nanti dilihat."
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengancam tidak akan memperpanjang kontrak Freeport setelah tahun 2021. Ancaman itu akan diwujudkan jika Freeport tidak mau mengikuti peraturan di Indonesia dan membawa persoalan tersebut ke arbitrase.
(Baca: Optimistis Menang Arbitrase, Luhut Sebut Freeport 'Kampungan')
