Riset Oxfam: Cuma 1 Perempuan dalam Daftar 50 Orang Terkaya
Oxfam dan International NGO Forum on Indonesia Development (lNFlD) menyebut, hanya ada satu perempuan dalam jajaran 50 orang terkaya di Indonesia. Beranjak dari data tersebut, Direktur Advokasi dan Kampanye Oxfam lntemasional Steve Price Thomas menekankan, pemberdayaan perempuan merupakan salah satu kunci untuk mengatasi ketimpangan kekayaan di Indonesia.
Menurut Steve, minimnya peran perempuan di ranah publik dengan mudah ditemukan di Indonesia. Di parlemen misalnya, perempuan hanya menempati satu dari lima kursi parlemen. Dalam pekerjaan lainnya, hanya lima hingga 10 persen perempuan yang menempati posisi manajemen level atas.
Bahkan, pekerjaan yang diserahkan kepada perempuan secara sistematis lebih ringan dibanding laki-laki. Alhasil, ketimpangan upah antargender di Indonesia mencapai 14,5 persen. “Rata-rata pendapatan yang diperoleh perempuan 14,5 persen lebih sedikit dari laki-laki,” ujar Steve dalam seminar bertajuk ‘Menuju Indonesia yang Lebih Setara’ di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (23/2). (Baca juga: Harta 4 Orang Terkaya Indonesia Setara 100 Juta Orang Miskin)
Lebih lanjut, ia menjelaskan rendahnya upah mempersulit perempuan—khususnya janda—dalam mengangkat taraf hidupnya. Para ibu pun kesulitan memberikan gizi yang baik bagi anak-anaknya. Padahal, persoalan gizi sangat penting sejak anak masih menjadi janin dalam kandungan ibunya, agar kemiskinan tidak diwariskan kepada generasi penerusnya.
Upah murah dan pekerjaan yang tidak memberikan rasa aman, memperparah masalah ketimpangan. Sehingga pekerja merasa tidak berdaya untuk mengangkat diri mereka dari jurang kemiskinan. “Maka dari itu, yang utama juga, pemberdayaan, terutama perempuan dan masyarakat miskin agar bisa ikut berpartisipasi. Kami percaya ketidakberdayaan adalah dasar penyebab kemiskinan,” ujar Steve.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk menekan kemiskinan dan ketimpangan, salah satunya memperbesar alokasi anggaran untuk pemerintah daerah (Pemda). Anggaran untuk Pemda dipatok setara dengan anggaran kementerian dan lembaga (K/L).
Bahkan, Sri mengaku dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017, nilai anggaran yang dialokasikan untuk Pemda lebih tinggi Rp 1 triliun di atas alokasi K/L. Anggaran tersebut diharapkan bisa membantu daerah dalam mengentaskan kemiskinan.
Untuk memastikan transfer daerah dan dana desa tepat sasaran, pemerintah fokus menyusun aturan untuk meningkatkan pengawasan. Sebab, pengawasan dan perbaikan sistem adalah kunci kesuksesan kebijakan pemerintah tersebut. (Baca juga: Berantas Ketimpangan Ekonomi, Jokowi Siapkan 10 Kebijakan)
