Pakai PP 1/2017, Pemerintah Dorong Perusahaan Tambang Bangun Smelter
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang usaha Mineral dan Batu Bara (minerba) bertujuan mengenjot hilirisasi hasil pertambangan. Dengan aturan ini akan terlihat mana saja perusahaan tambang yang serius melakukan pemurnian untuk menciptakan nilai tambah dari hasil tambangnya.
Dia mengatakan pihaknya bersama Kementerian Perindustrian punya komitmen yang sama, yakni mendorong perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia melakukan hilirisasi. "PP 1/2017 dan peraturan lainnya dikeluarkan itu tujuannya untuk hilirisasi," Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono saat acara diskusi di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Rabu (1/3).
Bambang mengaku hingga saat ini masih sangat sedikit perusahaan yang mengajukan izin ekspor karena terbentur oleh aturan tersebut. Pemerintah pun tetap berkomitmen menjalankan aturan tersebut, dengan tidak begitu saja memberikan izin ekspor. (Baca: DPR Salahkan Freeport, Smelter Harusnya Selesai Dibangun 2014)
Bambang pun sedikit menyinggung permasalahan saat ini, yakni terkait PT Freeport Indonesia. PP 1/2017 mengharuskan pemegang Kontrak Karya (KK) seperti Freeport mengubah statusnya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), untuk bisa mendapatkan izin ekspor.
Hal ini merupakan langkah pemerintah mendorong hilirisasi. Dengan IUPK, Freeport diwajibkan membangun smelter. Tetapi, pemerintah tidak memaksa. Freeport tetap boleh memiliki status sebagai pemegang KK, tetapi tidak bisa mengekspor konsentratnya.
"Jadi tetap memurnikan di sini. Namun, bukan berarti harus bangun sendiri, dia bisa kerjasama. Tapi yang jelas tidak di luar negeri (pemurniannya)," ujar Bambang. (Baca: Negosiasi Freeport Alot, Pemerintah Kaji Pemberian Insentif)
