"Kondisi ini mengharuskan PT Freeport Indonesia melakukan penyesuaian-penyesuaian kegiatan proyek dan finansial"
Demonstrasi Pekerja Freeport Indonesia
Miftah Ardhian|KATADATA

Kisruh PT Freeport Indonesia dengan pemerintah berbuntut panjang. Para pekerja bersama kontraktor dan subkontraktor yang terkait dengan operasional tambang Freeport Indonesia di Papua datang ke Jakarta. Mereka yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Peduli freeport (GSPF) ini melakukan demonstrasi, mendesak pemerintah menyelesaikan masalah tersebut.

Ketua GSPF Mikael Adii mengatakan hal utama yang mendorongnya melakukan aksi ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017. Dia menganggap aturan ini mewajibkan status Kontrak Karya Freeport yang masih berjalan diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), jika ingin tetap bisa mengekspor konsentratnya.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

"Aturan tersebut mengakibatkan Freeport sejak 19 Januari 2017 dengan terpaksa menghentikan ekspor konsentratnya ke negara tujuan," ujar Mikael dalam orasinya saat demonstrasi tersebut, di Jakarta, Selasa (7/3). Aksi damai ini dilakukan dari kawasan Istana Negara, Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga berakhir di kawasan Monumen Nasional (Monas). (Baca: Seribu Pekerja Dirumahkan, Karyawan Freeport Mengadu pada Menaker)

Untuk bisa mendapatkan izin ekspor, Freeport harus mengakhiri Kontrak Karya yang sebenarnya masih berjalan sampai 2021. Kemudian menyelesaikan pembangunan smelter dalam jangka lima tahun, membayar bea keluar, dan tunduk pada semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk mendivestasikan 51 sahamnya kepada pemerintah.

Para pekerja Freeport merasa kewajiban-kewajiban ini akan memberatkan perusahaan tempat mereka mencari nafkah. "Kondisi ini mengharuskan PT Freeport Indonesia melakukan penyesuaian-penyesuaian kegiatan proyek dan finansial," ujarnya. 

Menurut Mikael, saat ini Freeport Indonesia terpaksa menghentikan ekspor konsentratnya ke negara-negara tujuan. Freeport harus mengurangi produksinya hingga 60 persen, lantaran hanya bisa memasok 40 persen hasil produksi konsentratnya ke PT Smelting Gresik.

Freeport memang sudah menyatakan keberatan dan menolak mengubah status kontraknya menjadi IUPK. Bahkan, manajemen Freeport Indonesia mengancam akan melakukan pengurangan karyawan dan menggugat Pemerintah Indonesia ke pengadilan arbitrase internasional. (Baca: Mulai Proses Arbitrase, Bos Freeport: Pemerintah Langgar Kontrak)

Mikael mengatakan pengurangan karyawan bukan hanya isapan jempol atau sekadar ancaman. Freeport bisa melakukan hal ini sebagai dampak dari ragulasi yang diterbitkan pemerintah secara sepihak, tanpa memikirkan nasib 32 ribu pekerja dan masyarakat Timika, Papua.

Penghentian operasi penambangan seperti di tambang bawah tanah memiliki risiko yang besar. Jika terhenti dalam waktu lama, tambang bawah tanah yang menggunakan sistem Block Caving (metode kontinuitas) akan sangat sulit untuk dioperasikan kembali. Menurutnya tidak akan ada yang sanggup melanjutkannya, karena lubang-lubang tambangnya sudah rusak dan terkubur.

Oleh karena itu, mereka mendesak pemerintah segera menyelesaikan perundingan yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Dengan begitu, Freeport Indonesia bisa kembali beroperasi secara normal. (Baca: Melunak Soal Arbitrase Freeport, Luhut: Kalau Ribut Semua Rugi)

Sementara itu, Juru Bicara GSPF Virgo Solossa mengatakan pemerintah hendaknya menghormati kontrak yang telah dibuat bersama dengan Freeport. Pemerintah seharusnya tidak mengeluarkan aturan yang dinilainya bersifat oportunis dan memikirkan kepentingan segelintir orang. Karena bisa memberikan dampak negatif terhadap pekerja Indonesia di tambang Freeport.

"Karena dari 33.452 pekerja Freeport (pekerja langsung dan kontraktor), pekerja asingnya hanya 175 orang (1,44 persen), sehingga, total keseluruhan operasi Freeport ini dikelola anak bangsa," ujar Virgo. Jika dirinci, pekerja langsung Freeport berjumlah 12.184 pekerja. Sebanyak 7.652 pekerja atau 62,8 persen bukan berasal dari Papua dan 4.357 pekerja atau 35,76 persen asli Papua.

Virgo mengatakan, operasi Freeport di Kabupaten Mimika ini menyumbang 90 persen Produk Domestik Bruto (PDB) daerah tersebut. Freeport juga telah membangun dan mengoperasikan 2 rumah sakit, 3 klinik umum, dan 2 klinik spesialis yang memberikan pelayanan kesehatan gratis. Tercatat sebanyak 154 ribu kunjungan per bulan ke rumah sakit dan 64 ribu kunjungan per bulan ke klinik umum dan spesialis. Keberadaan pelayanan ini diklaim menymbang 70 persen penurunan kasus malaria dalam tiga tahun terakhit (2011-2014).

"Pengobatan di fasilitas yang dibangun Freeport ini gratis. Semua penyakit seperti sakit jantung maupun cuci darah," ujar Virgo.

Di sektor pendidikan, Freeport telah mendirikan lima asrama dan pengelolaannya. Sebanyak 10.145 beasiswa pun sudah diberikan sejak tahun 1995 dengan 67 beasiswa keluar negeri seperti ke Jerman, Filipina, China, Australia. Freeport juga telah membangun Balai Latihan Kerja (BLK) dengan menyerap 4.152 siswa magang dengan 20 jenis keterampilan dengan 91 persen siswanya berasal dari Papua. Hasilnya, sebanyak 2.927 siswa sudah bekerja menjadi karyawan di Freeport dan kontraktornya.

Virgo menuturkan keberadaan Freeport juga membantu mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar. Terdapat 6.683 kelompok usaha yang dibantu oleh Freeport dengan total bantuan Rp 233,4 miliar. Freeport juga melakukan pendampingan UMKM dengan 165 pengusaha yang 35 persennya merupakan perempuan. Freeport pun melakukan pengembangan berbasis desa dengan memberikan bantuan pada 185 hektar lahan Kakao, 23,4 hektar lahan kopi, dan 80.000 ayam ternak.

Perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini juga telah membangun 3.200 infrastruktur seperti rumah, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang dibangun sejak 1997. Pembangunan dua lapangan terbang perintis di Desa Tsinga dan Aroanop. Serta, membangun komplek olahraga di Timika senilai US$ 33 juta. Oleh karenanya, Virgo berharap pemerintah menyelesaikan polemik ini dengan kesepakatan kedua belah pihak, yang berujung pada kesejahteraan masyarakat Papua.

"Konsekuensi akan hal ini luar biasa. Polemik ini akan berdampak sosial yang menuju pada dampak keamanan. Jangan sampai nanti kita cerita ke anak cucu kita, bahwa Papua dulu pernah menjadi bagian dari Indonesia," ujar Virgo.

Artikel Terkait
Salah satu temuan yang sudah diselesaikan Freeport adalah kelebihan biaya concentrate holding sebesar US$ 181 ribu.
“Pemerintah akan membeli participating interest Rio Tinto yang ada adi PT Freeport Indonesia sebanyak 40%," kata Jonan.
Jonan berharap tahun 2018, pemerintah Indonesia sudah memiliki 51% saham PT Freeport Indonesia.