Gara-gara persoalan legalitas lahan, petani sulit dapat kredit bank dan dana peremajaan lahan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).
sawit
ANTARA FOTO/Budi Candra Setya

Petani swadaya dan plasma kelapa sawit sulit memperoleh pendanaan gara-gara persoalan legalitas lahan. Bukan hanya kesulitan mendapat pembiayaan dari perbankan, petani juga sulit mengakses dana peremajaan lahan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Fadhil Hasan mengungkapkan, legalitas lahan merupakan penghambat utama pembiayaan dari perbankan. Padahal, dukungan dari perbankan sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan lahan yang dimiliki para petani. (Baca juga: Jaga Momentum Pertumbuhan, Indonesia Dorong Ekspor Sawit ke Pakistan)

Ia pun mendorong adanya penyesuaian undang-undang terkait akses pembiayaan khusus untuk pekebun sawit dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Menurut kami, diperlukan penyesuaian undang-undang terkait program pembiayaan secara lex spesialis (khusus) untuk komoditas kelapa sawit sebagai komoditas strategis negara, seperti halnya migas (minyak dan gas),” kata Fadhil dalam Forum Group Discussion “Kebijakan Akselerasi Pembiayaan dan Kepastian Hukum atas Lahan Pekebun Kelapa Sawit dengan Konsep Kemitraan” di Jakarta, Kamis (9/3).

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang M.M. mengatakan, legalitas lahan juga jadi penghambat penyaluran dana dari BPDP-KS. Padahal, dana tersebut dibutuhkan untuk peremajaan lahan. Menurut dia, usia tanaman kelapa sawit di sebagian lahan petani yang sudah tidak produktif maka perlu diremajakan (replanting). (Baca juga: BPDP Jangan Hanya Jadi Kasir)

Bambang menjelaskan, mayoritas petani plasma sawit memang belum bisa memenuhi syarat legalitas lahan tersebut. Selain itu, ada juga syarat-syarat lain yang harus dipenuhi seperti keharusan membentuk kelompok tani, membentuk koperasi, dan memiliki sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil System (ISPO).

Menanggapi keluhan tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan pemerintah akan menindaklanjuti poin-poin yang disampaikan pelaku usaha sebagai bahan perumusan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas industri sawit nasional. Ia meyakinkan, pihaknya akan membantu memproses kepastian status lahan kebun sawit petani plasma dan swadaya yang berada di kawasan hutan.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, bank pelat merah tersebut berkomitmen untuk mendukung berbagai kebijakan dan aturan baru yang akan dikeluarkan pemerintah terkait upaya optimalisasi kesejahteraan petani kelapa sawit. Salah satunya, melalui program pembiayaan yang terintegrasi dari hulu ke hilir dalam mendukung pertumbuhan industri sawit nasional. 

Kartika mengatakan, pihaknya telah mengimplementasi program pembiayaan kepada petani plasma binaan dengan pola kemitraan bersama perusahaan sawit berskala besar. Pola kemitraan ini dinilai cukup efektif untuk membantu petani mendapatkan akses pendanaan jangka pendek.

“Bank Mandiri telah lama terlibat dalam pendanaan bagi pengembangan industri sawit nasional. Hingga saat ini, outstanding kredit di sektor perkebunan kelapa sawit (on farm) mencapai Rp 48,97 triliun atau sebesar 8,54 persen dari portofolio kredit Bank Mandiri, dengan kualitas kredit yang sangat baik,” katanya. 

Potensi industri kelapa sawit Indonesia tergolong besar. Berdasarkan data GAPKI, produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) nasional tahun lalu mencapai 31,5 juta ton dan minyak inti sawit (palm kernel oil/PKO) sebesar 3 juta ton sehingga total keseluruhan produksi minyak sawit Indonesia adalah 34,5 juta ton.

Adapun, harga CPO global sepanjang 2016 rata-rata sebesar US$ 700 per metrik ton atau naik 14 persen dibanding harga rata-rata pada 2015. Di sisi lain, ekspor minyak sawit Indonesia (CPO dan turunannya) tercatat sebesar 25,1 juta ton tahun lalu, dan menyumbangkan devisa senilai US$ 18,1 miliar.