Pemerintah Lanjutkan Kajian Proyek Tanggul Laut Raksasa
Pemerintah akan kembali melanjutkan kajian terkait proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang di dalamnya termasuk pembangunan tanggul laut raksasa. Kajian ini akan dihubungkan dengan kelanjutan proyek reklamasi di Teluk Jakarta.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono mengatakan pemerintah telah bersepakat untuk terus melanjutkan studi kelayakan (feasibility study/FS) proyek tanggul raksasa di laut Jakarta. Keputusan ini diambil berdasarkan banyaknya manfaat yang bisa didapat dari adanya proyek tersebut.
"Tanggul laut ini bukan hanya berfungsi untuk (mengurangi) banjir rob, tetapi juga untuk lingkungan, environment," ujar Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (9/3). (Baca: Cegah Banjir, Pemerintah Bangun Tanggul 20 Km di Teluk Jakarta)
Menurutnya hasil dari studi kelayakan yang dilakukan oleh kementeriannya akan menjadi rekomendasi terhadap proyek reklamasi di teluk Jakarta. Studi kelayakan ini akan membandingkan antara pembangunan tanggul raksasa ini dengan mengintegrasikan 17 pulau baru hasil reklamasi dan yang hanya mengintegrasikan dengan pulau yang sudah ada.
"Itu lagi dipelajari semuanya. Nanti diperbandingkan, itu yang namanya FS. Iya jadi (rekomendasi kelanjutan proyek reklamasi)," ujar Basuki. Namun, dia masih belum bisa mengatakan kapan studi kelayakan ini akan selesai.
Kementerian PUPR telah membentuk unit khusus untuk menangani proyek NCICD ini. Unit khusus ini terdiri dari gabungan divisi internal kementerian tersebut. Divisi yang terlibat adalah Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air, Ditjen Cipta Karya, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), dan Badan Penelitian dan Pengembanga (Balitbang).
