"Ada beberapa (penambahan), tapi tidak seberapa," kata Harry.
Harry Azhar Azis
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis Arief Kamaludin|KATADATA

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mengaku adanya penambahan hartanya pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya. Kepatuhan Harry membayar pajak sempat menjadi sorotan setelah terkuaknya dokumen Panama atau Panama Papers pada tahun lalu.

Ia melaporkan SPT Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2016 di kantor BPK, Jakarta, Jumat (10/3). Meski mengaku adanya penambahan harta, Harry tidak mau menyebutkan nominalnya. "Ada beberapa (penambahan), tapi tidak seberapa," kata Harry.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

 

Tak cuma itu, Harry mengaku telah mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). "Tapi tebusannya saya tidak boleh menyebutkan," katanya. (Baca: Majelis BPK Vonis Harry Azhar Bersalah Sejak Awal September)

Ia pun mengimbau kepada masyarakat yang belum mengikuti program tersebut agar segera berpartisipasi. Sebab, program amnesti pajak ini akan selesai pada akhir bulan Maret ini. Menurut Harry, program tersebut bermanfaat karena uang yang diperoleh akan digunakan pemerintah untuk membangun berbagai proyek infrastruktur yang bermanfaat.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat Wahyu Tumakaka mengatakan, pembayaran pajak Harry sebagai Ketua BPK diharapkan dapat diikuti oleh kepatuhan masyarakat. Ia menjelaskan, hingga saat ini kepatuhan para pejabat dalam membayar pajak terhitung tinggi.

Apalagi, setiap Kementerian dan Lembaga (K/L) memiliki penilaian internal yang mencakup kepatuhan membayar pajak. "Kan semua unit K/L punya unit pengawasan," kata Wahyu. (Baca: Mahkamah BPK Didesak Jelaskan Pelanggaran Etik Harry Azhar)

Seperti diketahui, organisasi wartawan investigasi global (ICIJ) merilis dokumen bertajuk Panama Papers secara serentak di seluruh dunia pada awal April lalu. Dokumen yang bersumber dari bocoran data firma hukum Mossack Fonseca di Panama ini menyangkut 11,5 juta dokumen daftar kliennya dari berbagai negara, termasuk Indonesia, yang diduga sebagai upaya untuk menyembunyikan harta dari endusan aparat pajak.

Sekitar 899 lebih WNI dikabarkan memiliki perusahaan cangkang di berbagai negara suaka pajak. Salah satunya adalah Harry. Meski semula membantah, Ketua BPK ini kemudian mengakui punya perusahaan cangkang di British Virgin Island bernama Sheng Yue International Limited sejak tahun 2010.

Ia menyatakan, perusahaan itu didirikan atas permintaan anaknya untuk menjalankan usaha keluarga. Saat terpilih menjadi Ketua BPK tahun 2014, Harry memutuskan mengundurkan diri dari Sheng Yue. Namun, lantaran proses pengunduran diri tersebut terbentur kesibukannya maka baru bisa dilakukan pada akhir 2015.

Sheng Yue pun akhirnya tidak pernah beroperasi dan melakukan transaksi apapun. Karena itu, Harry memutuskan menjual perusahaan tersebut dengan harga sangat murah. “Hanya satu dolar Hong Kong saya jual waktu itu," katanya.

Artikel Terkait
Dengan sistem baru ini, kontraktor mengajukan permintaan pembebasan pajak impor barang operasi melalui sistem dan satu pintu yang dikelola INSW.
Dari jumlah temuan adanya potensi kehilangan penerimaan negara sebesar US$ 1,17 miliar, SKK Migas merampungkan US$ 842,47 juta atau sekitar Rp 11,38 T.
“Jadi, sekarang kami minta setiap dokumen yang diajukan itu harus mencantumkan NPWP sampai Beneficial Ownership,” kata Jonan.