Pemerintah tidak akan memberikan keringanan kepada Freeport terkait kewajiban divestasi 51 persen saham.
richard c adkerson, freeport
President dan CEO Freeport-McMoRan Inc Richard C. Adkerson saat konferensi pers di Jakarta, Senin (20/2). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus melanjutkan proses negosiasi dengan PT Freeport Indonesia. Dalam proses negosiasi tersebut, ada dua solusi utama yang dibahas yakni solusi jangak pendek dan jangka panjang.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Menteri ESDM, Hadi M. Djuraid, mengatakan solusi jangka pendek tersebut adalah perubahan Kontrak Karya Freeport menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Tujuannya agar Freeport dapat segera mengekspor konsentrat sehingga proses produksi bisa kembali berjalan. 

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

(Baca: BUMN Siap Ambil Saham Freeport, Kontraknya Pasti Diperpanjang)

"Kami sudah menjelaskan secara jelas standing position untuk penyelesaian jangka pendek,'' kata dia usai bertemu dengan Tony Wenas dan Clementino Lamury sebagai juru runding Freeport dalam proses negosiasi tersebut di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (14/3).

Pemerintah akan menunggu respons Freeport terkait tawaran solusi jangka pendek tersebut. Menurut Hadi, tidak ada batas waktu pengambilan keputusan tersebut. Dengan begitu, Freeport bisa berpikir secara jernih dan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti sosial dan ekonomi.

Sementara itu, untuk solusi jangka panjang meliputi pembahasan divestasi dan jaminan fiskal bagi Freeport. Terkait divestasi, Hadi menyatakan, Freeport tidak bisa menawar kewajiban divestasi tersebut karena telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017. (Baca: Pemprov Papua Minta Dilibatkan dalam Negosiasi Freeport)

Pemerintah tetap harus melaksanakan aturan yang sudah ada saat ini terkait divestasi.  Bahkan, tidak ada keringanan bagi Freeport untuk  divestasi sahamnya di bawah 51 persen. "Sudah jelas di PP, makanya jangan mundur lagi," kata Hadi.

Adapun, pembahasan jaminan fiskal akan melibatkan tim besar yang terdiri dari  lintas kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Dalam Negeri, hingga pemerintah provinsi. ''Itu nanti dibahas di sana," kata Hadi.

Di sisi lain, dia belum bisa menjelaskan lebih detail hasil pertemuan negosiasi dengan Freeport pada hari Selasa ini. Yang jelas, pemerintah dan Freeport berunding untuk berusaha mencari titik temu dan berlangsung cepat. (Baca: Didatangi Pekerja Freeport, Luhut: Jangan Bikin Saya Marah)

Di tempat yang sama, Tony Wenas masih irit bicara terkait hasil; pertemuan dengan perwakilan pemerintah. Yang jelas, Freeport ingin berdiskusi dengan pemerintah untuk mencarikan jalan keluar terbaik bagi kepentingan semuanya. “Kalau substansinya kami belum tahu karena belum selesai," ujar Tony.

Artikel Terkait
“Sehingga ke depan kami bisa memprediksi apakah perlu mengimpor LNG atau tidak," kata Arcandra.
Menurut Dadan Kusdiana, kompensasi 7 tahun ini sesuai dengan UU Migas pasal 39 ayat 1 huruf b.
“Saya belum ada keyakinan kalau 2019 akan impor. Ini karena datanya perlu diperbaiki dulu," kata Arcandra.