"Ini perekonomian besar yang sangat potensial. Ekonomi kelima terbesar dunia, ini kelas tinggi untuk jadi basis bagi pembangunan apa pun di negeri ini."
Gedung pertumbuhan
Bernard Chaniago|KATADATA

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia sangat berpeluang menjadi negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia tahun 2045. Pada saat itu, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia bisa naik 10 kali lipat dari sekarang.

Ia memproyeksikan, penduduk Indonesia bertambah sekitar 50 juta menjadi 300 juta orang pada tahun 2045. Pada masa itu, penduduk berusia produktif diperkirakan sebanyak 52 persen dari total penduduk atau sekitar 156 juta orang.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Di sisi lain, berkat kemajuan ekonomi, penduduk kelas menengah di Indonesia akan terus meningkat hingga mencapai 82 persen atau sekitar 246 juta orang. (Baca: Investasi Tak Ampuh Lagi Topang Pertumbuhan Ekonomi Sejak 2014)

Banyaknya penduduk usia produktif dan kelas menengah ini tentunya harus dimaksimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan kondisi tersebut, Sri Mulyani menghitung pendapatan per kapita masyarakat Indonesia dapat meningkat 10 kali lipat dalam 28 tahun ke depan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan per kapita Indonesia sebesar US$ 3.605 atau Rp 47,96 juta per tahun pada 2016.

Nilainya meningkat 6,25 persen dari tahun sebelumnya, yang sebesar Rp 45,14 juta per tahun. Hal Itu dengan perhitungan berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku yang mencapai Rp 12.406,8 triliun.

Pada 2045 yang bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia, Sri Mulyani memperkirakan pendapatan per kapita negara ini mencapai US$ 30 ribu atau sekitar Rp 400 juta. Artinya, pendapatan per orang rata-rata Rp 400 juta setahun atau Rp 33,33 juta sebulan.  

(Baca: Sri Mulyani: Mengelola APBN Bukan Seperti Tukang Obat)

"Ini perekonomian besar yang sangat potensial. Ekonomi kelima terbesar dunia dengan income per kapita US$ 30 ribu, ini kelas tinggi untuk jadi basis bagi pembangunan apa pun di negeri ini," ujar Sri Mulyani saat acara Stakeholder Gathering di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa malam (14/3).

Namun untuk mencapai hal tersebut, perlu keterlibatan banyak pihak. Ada delapan catatan yang harus dipenuhi pemerintah agar bisa mewujudkan proyeksi tersebut. Pertama, kesiapan infrastruktur. Kedua, Sumber Daya Manusia (SDM) berpendidikan.

Ketiga, kesiapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, kebijakan konektivitas. Kelima, tata ruang wilayah yang semakin baik. Keenam, Kementerian dan Lembaga (K/L) semakin efisien. Ketujuh, tata kelola yang baik. Kedelapan, Sumber Daya Alam (SDA) ekonomi yang dikelola secara berkelanjutan.

"Saya tadi menyanyikan (lagu) ‘if we hold together', kalau kami bergandeng tangan bukan hanya bisa mencapai apa yang kami proyeksikan tetapi juga jadi pemain besar di dunia,” kata Sri Mulyani. (Baca: Moody's Naikkan Peringkat, Darmin: Indonesia Lebih Kredibel)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengatakan, PDB Indonesia diproyeksikan mencapai US$ 9,1 triliun atau setara Rp 120 ribu triliun pada tahun 2045. Artinya, meningkat 10 kali lipat dari saat ini. Namun untuk mencapai proyeksi tersebut, pertumbuhan ekonomi harus stabil di kisaran lima persen setiap tahun.

“Dengan catatan, setiap tahun sampai 2045 kondisinya normal seperti sekarang. Syukur-syukur pertumbuhan ekonominya naik, itu akan lebih cepat,” ujar Jokowi.

Artikel Terkait
Teknologi diharapkan mempermudah pelayanan kepada wajib pajak yang meningkat tiga kali lipat.
Sri Mulyani Indrawati meminta agar masyarakat tak salah kaprah dalam melihat aturan kewajiban melaporkan telepon seluler di SPT Pajak.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara menekankan pertumbuhan investasi membutuhkan perbaikan iklim investasi secara keseluruhan.