Nama Luhut disinggung dalam sidang kasus suap pejabat pajak di Pengadilan Tipikor. Ia pernah membantu sejumlah pengusaha Jepang mengurus status Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Luhut
Arief Kamaludin | Katadata

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengaku pernah terlibat menyelesaikan masalah pajak perusahaan Jepang di Indonesia. Alasannya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah melakukan kesalahan pencatatan data.

Luhut menjelaskan, dirinya sempat mendapat keluhan dari beberapa pengusaha Jepang yang beroperasi di Indonesia perihal pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Ditjen Pajak. Keluhan tersebut juga disampaikan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe kepada Luhut dalam suatu pertemuan di Jepang beberapa bulan lalu.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

"Mereka sampaikan keluhan berat di situ," ujar Luhut di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/3). Oleh sebab itu, saat pulang ke Indonesia, dia langsung menanyakan soal pencabutan PKP tersebut kepada jajaran Ditjen Pajak.

Saat itu, menurut Luhut, Ditjen Pajak mengakui adanya kesalahan dalam pencatatan data PKP. Alhasil, Ditjen Pajak sepakat membatalkan pencabutan PKP beberapa pengusaha Jepang tersebut. "Memang dari (Ditjen) Pajak salah, maka dicabut (dibatalkan)," kata Luhut.

(Baca juga: Dirjen Pajak Disebut di Kasus Suap, Menkeu Gelar Pemeriksaan)

Penjelasan Luhut tersebut menanggapi kesaksian Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv dalam sidang kasus suap pejabat pajak di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (13/3).

Haniv mengungkapkan, ketika masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Luhut memanggil dirinya untuk membatalkan pencabutan pengukuhan status PKP beberapa perusahaan Jepang. Ketika itu, Luhut mengatakan Duta Besar Jepang telah melapor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan meminta agar pencabutan PKP segera dibatalkan.

Menurut Haniv, setelah melapor kepada Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi tentang permintaan tersebut, pencabutan PKP pun dibatalkan. Haniv pun mengaku mendapatkan ucapan terima kasih dari para pengusaha Jepang. "Datang ke saya, mereka bilang terima kasih," katanya.

Haniv mengungkapkan cerita tersebut sebagai contoh pembanding dengan keputusan Ditjen Pajak membatalkan pencabutan pengukukan PKP PT EK Prima Ekspor (EKP). Saat ini, perusahaan tersebut tersangkut kasus dugaan suap terhadap Kepala Subdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak, Handang Soekarno dan kasusnya tengah disidangkan.

(Baca: Di Sidang Kasus Pajak, Ken Ungkap Pertemuan dengan Ipar Jokowi)

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 21 November 2016. Penyidik pajak Handang ditangkap bersama Direktur EKP Ramapanicker Rajamohan. Rajamohan diduga menyuap Handang Rp 1,9 miliar dari janji total Rp 6 miliar.

Suap tersebut untuk membatalkan tunggakan surat tagihan pajak dan pertambahan nilai (STP PPN) PT EKP, sebesar Rp 52,3 miliar untuk masa pajak Desember 2014, dan Rp 26,4 miliar untuk masa pajak Desember 2015. Perusahaan ini disebut-sebut berkepentingan menghapus tunggakan agar bisa mengikuti program pengampunan pajak.

Artikel Terkait
AP II batal memiliki porsi saham 49%, namun perusahaan tersebebut akan menjadi pihak yang mengoperasikan Bandara Kertajati.
"Masa yang di bawah tanah dihitung, kan belum ketahuan," kata Luhut.
Pemerintah juga akan memaksimalkan penggunaan lahan mangkrak di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk produksi garam.