Wilayah di sekitar pos lintas batas akan dilengkapi terminal penumpang dan barang serta pusat perdagangan.
Pasokan Elpiji Subsisdi ke Perbatasan
Tumpukan tabung Elpiji 3 kg siap diangkut ke agen distribusi di Kampung Babi Kelurahan Selisun, Nunukan, Kalimantan Utara, Senin (13/3). Pasokan elpiji subsidi tersebut belum mencukupi permintaan pengguna di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupa ANTARA FOTO/M Rusman

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin membangun kawasan sepanjang 996 kilometer di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia. Sepanjang perbatasan itu, ada tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang akan dikembangkan yakni Entikong, Nanga Badau dan Aruk.

Jokowi menyatakan bahwa pembangunan zona inti di ketiga pos lintas batas Negara itu kini telah rampung. Namun, ia masih ingin menambahkan fasilitas seperti terminal barang atau penumpang dan pusat perdagangan pada zona pendukung di masing-masing pos.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

 “Ini agar kawasan perbatasan jadi etalase terdepan bangsa,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai proyek strategis Kalimantan Barat di di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/2) kemarin.

(Baca juga:  Sembilan Wilayah Sudah Bisa Menikmati BBM Satu Harga)

Lebih jauh, Jokowi meminta adanya sistem pengelolaan kawasan perbatasan yang lebih terintegrasi. Sehingga, daerah sekitar pos lintas batas bisa dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. 

Selain pengembangan pos lintas batas, proyek lain yang juga akan dikerjakan di Kalimantan Barat adalah pembangunan Pelabuhan Kijing. Hanya saja, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengatakan bahwa proyek itu masih menunggu penugasan berupa Peraturan Presiden (Perpres) untuk PT Pelindo II (Persero).

Cornelis mengatakan payung hukum tersebut baru akan diberikan dalam beberapa bulan ke depan. Cornelis mengatakan, sembari menunggu penugasan, jajarannya akan menyelesaikan aspek pembangunan lain seperti studi kelayakan. “Agustus baru ada (Perpres) penugasannya,” kata Cornelis.

(Baca juga: 3 Tim Kementerian PUPR Pantau Perkembangan Proyek Trans Papua)

Pelabuhan Kijing merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercakup dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Untuk membiayai pembangunan Pelabuhan ini, Pelindo II telah menerbitkan obligasi berdenominasi mata uang asing (global bond), senilai Rp 20,8 triliun pada tahun 2015.

Selain untuk Pelabuhan Kijing, dana yang didapat dari penjualan surat utang ini akan digunakan untuk proyek pelabuhan lain. Proyek tersebut adalah Pelabuhan New Priok di Jakarta, Pelabuhan Seget, Sorong (Papua Barat), Pelabuhan Cirebon (Jawa Barat), Pelabuhan Tanjung Carat (Sumatera Selatan).

(Baca juga: Butuh Rp 287 T, Tembok Perbatasan Meksiko di Luar Perkiraan Trump)

Ameidyo Daud
Artikel Terkait
Penghasilan Jokowi dan Jusuf Kalla dari gaji dan tunjangan jabatan tak sampai Rp 100 juta sebulan.
"Jadi total 14 investor yang berasal baik dari luar maupun dalam negeri"
"Kalau kami ikuti itu (seluruh target), anggaran kami (Kemenhub) bisa dua kali lipat dari sekarang"