Program redistribusi aset akan menyasar rakyat miskin, koperasi, serta pesantren.
Lahan petani
Petani menyiram tanaman di sebuah lahan kawasan Rawasari, Jakarta, Jumat (10/3). Lahan kosong tersebut dimanfaatkan petani untuk bercocok tanam. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah siap membagikan lahan seluas 21,7 juta hektare ke masyarakat. Jokowi mengatakan program ini merupakan bagian dari reformasi agraria serta redistribusi aset yang akan dilakukan pemerintah.  

Hal tersebut dikatakan Jokowi usai bertemu dengan pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/3). “Kami harap dapat mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat,” kata Jokowi dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Jokowi menjelaskan, lahan yang akan dibagikan tersebut terdiri dari 12,7 juta hektare yang disiapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan 9 juta hektare dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN).

(Baca juga:  Sertifikasi Hutan, Dua Perpres Reformasi Agraria Segera Terbit)

Dalam pertemuan dengan para pimpinan lembaga negara, Jokowi banyak menjelaskan tentang kebijakan pemerataan ekonomi pemerintah. Presiden menjelaskan redistribusi aset akan menyasar rakyat miskin, koperasi, serta pesantren.

Jokowi juga menjelaskan bahwa pemerintah akan mempercepat pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini dilakukan untuk tujuan produktif masyarakat itu sendiri, “Seperti punya agunan untuk akses modal bank,” kata Jokowi.

Adapun para pimpinan lembaga negara yang bertemu Jokowi adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan, Ketua Mahkamah Agung (MA), Hatta Ali, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis serta Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Mohammad Saleh.

(Baca juga: Pemerintah Permudah Pembebasan Lahan Hutan untuk Proyek)

Pada awal tahun ini Jokowi sempat menekankan bahwa mulai awal 2017, pemerintah akan fokus pada pemerataan. Jokowi meminta jajaran kabinetnya untuk bekerja keras menurunkan angka kesenjangan. Salah satunya dengan kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah yang perlu dilakukan lebih masif lagi.

"Saya kira beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah yang berkaitan dengan fokus kita kepada pemerataan. Meskipun kita tahu bahwa angka rasio gini kita sedikit membaik, tetapi kalau kita lihat angkanya masih pada posisi yang tinggi," kata Jokowi.

Dia ingin seluruh masyarakat mendapatkan akses terhadap tanah, terkait dengan konsesi untuk rakyat, tanah-tanah adat, dan sertifikat tanah untuk rakyat. Hal ini akan jadi fokus perhatian pemerintah dan perlu segera dilakukan secara masif dalam dua tahun ke depan.

(Baca juga: Ragukan Data Ketimpangan Oxfam, Darmin: Kok Gawat Benar?)

Ameidyo Daud
Artikel Terkait
Penghasilan Jokowi dan Jusuf Kalla dari gaji dan tunjangan jabatan tak sampai Rp 100 juta sebulan.
Para menteri di bidang ekonomi kemungkinan besar aman. Menteri asal Partai Amanat Nasional terancam.
Jika tidak memakai ISAK 8, Pertamina akan terbebas dari kewajiban mencatat seluruh utang mitranya.