Gas dinilai lebih efisien ketimbang batu bara yang kini masih lebih banyak digunakan sebagai bahan bakar pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Pembangkit Listrik
Arief Kamaludin|KATADATA

PT PLN (Persero) akan memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik tenaga gas di wilayah Papua. Alhasil, perusahaan pelat merah ini akan mengevaluasi seluruh rencana pembangunan pembangkit di wilayah Timur Indonesia tersebut.

Direktur Pengadaan PLN Supangkat Iwan Santoso mengatakan, rencana ini memang utamanya akan dilakukan di Papua, tetapi mungkin juga akan diberlakukan di Maluku. Menurutnya, PLN harus menghitung secara cermat biaya produksi listrik di daerah tersebut.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Menurut perkiraannya, gas merupakan sumber energi yang tepat untuk mengoperasikan pembangkit listrik di Papua dan Maluku. "Yang sudah ada tidak diubah, tetap beroperasi. Yang belum (beroperasi), kami kaji untuk dialihkan ke gas," ujar Iwan saat ditemui di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Jumat (17/3).

(Baca juga: Dikawal Kejaksaan, PLN Teken 16 Proyek Listrik Rp 21,1 Triliun

Menurut Iwan, penggunaan gas di dua wilayah tersebut lebih efisien. Sebab, terdapat sumber gas yang cukup besar yakni di Tangguh atau Bontang.

"Jadi, gas misalnya 30 ribu meter kubik dari Bontang atau Tangguh diangkut pakai kapal besar, mengisi hub, kemudian dibawa ke pembangkit-pembangkit pakai kapal kecil. Karena teknologinya sudah ada, akan semakin murah," ujarnya.

Grafik: Bauran Energi Primer Indonesia (2016)
Bauran Energi Primer Indonesia (2016)

Sementara, Ia menjelaskan, saat ini pembangkit di dua wilayah tersebut masih didominasi tenaga uap yang berbahan bakar batu bara. Kondisi ini dinilai kurang efisien karena kapasitas pembangkitnya masih sangat kecil-kecil.

"Padahal bawa dari Kalimantan harus pakai kapal besar. Kalau pakai vessel minimal 25 ribu ton. Kalau 25 ribu ton kalau dipakai pembangkit 2x10 saja 6 bulan baru habis," ujar Iwan.

Baca juga: Tarif Listrik dan BBM Picu Infasi, Pemerintah Perlu Siapkan BLT)

Sebelumnya, PLN telah merancang pola khusus pasokan gas untuk pembangkit listrik di Maluku. Dengan pola khusus ini diharapkan pemanfaatan gas alam cair (LNG) di Indonesia Timur dapat optimal dan terintegrasi.

Dalam merancang pola khusus ini, PLN bekerja sama dengan Kellog Brown and Root (KBR). KBR akan mengerjakan studi kelayakan pola penyediaan pasokan gas untuk pembangkit listrik di seluruh Indonesia dan desain konstruksi untuk infrastruktur penyediaan pasokan gas ke PLTG di wilayah Indonesia Timur.

“Desain ini merupakan bagian dari rencana pemerintah menciptakan virtual pipeline untuk memasok gas ke Indonesia Timur," kata Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka, beberapa waktu lalu.

Melalui kerjasama ini diharapkan kendala sulitnya transportasi gas ke lokasi pembangkit listrik yang tersebar di beberapa kepulauan di Indonesia dapat teratasi.

(Baca juga: Pemerintah Bikin Formula Baru Tarif Pembangkit Batu Bara)

Miftah Ardhian
Artikel Terkait
Pelanggan 450 VA miskin atau tidak mampu tetap disubsidi Rp 1.052 per kWh. Sedangkan pelanggan 900 VA miskin/tidak mampu subsidinya Rp 862 per kWh dan pelanggan 900 VA mampu subsidinya Rp 115 per kWh.
Masalah subsidi dan tarif listrik tak masuk pembahasan.
Masih ada selisih tarif daya 900 VA dengan harga keekonomian sebesar Rp 115 per kwh yang ditanggung pemerintah. Subsidi itu dinikmati oleh 19 juta pelanggan daya 900 VA kelompok mampu.