Resmikan Dua Pos Perbatasan, Jokowi Minta Ekspor Digenjot
Dalam dua hari ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan dua Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Provinsi Kalimantan Barat. Kedua pos tersebut adalah PLBN Nanga Badau yang diresmikan hari Kamis kemarin serta PLBN Aruk pada hari ini.
Jokowi meminta dua PLBN yang telah diresmikan ini menjadi gerbang pendorong ekspor komoditas menuju negara tetangga. PLBN Nanga Badau merupakan pintu keluar ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dari Kalimantan Barat sebesar 70 ribu metrik ton. Sedangkan PLBN Aruk merupakan pintu keluar komoditas andalan seperti lada, buah naga, atau jeruk.
Oleh sebab itu Jokowi meminta ekspor juga harus ditingkatkan dan jangan menjadikan PLBN sebagai pintu masuk impor yang semakin deras. "Seperti CPO, itu saya minta meningkat jadi 100 ribu metrik ton," kata Jokowi dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden, Jumat (17/3).
Selain itu Presiden juga meminta ada pasar yang segera dibangun di dekat PLBN yang telah rampung. Keberadaan pasar dianggap penting, karena dapat meningkatkan perekonomian rakyat sekitarnya. (Baca: Jokowi: Pos Lintas Batas Negara Sudah 5 Kali Lebih Baik)
Jokowi mengaku telah mendapatkan informasi dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bahwa pasar di PLBN Nanga Badau akan dibangun tahun ini. Targetnya pasar ini akan selesai pembangunannya pada tahun depan.
Jokowi juga menekankan penjagaan keamanan di setiap PLBN. Dia tidak ingin mendengar PLBN dijadikan tempat penyelundupan barang. Semua transaksi barang yang masuk dan keluar Indonesia harus dilakukan secara resmi dan jelas, sehingga bisa berkontribusi terhadap penerimaan negara.
"Agar masyarakat juga dapat menikmati hasil perdagangan dengan baik," kata Jokowi.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sri Hartoyo mengatakan pemerintah juga akan membangun infrastruktur lain di sekitar PLBN. Pengembangan ekonomi di wilayah seperti Badau juga akan dilakukan dengan membangun jalan lingkar yang menunjang pemukiman.
"Dukungan dari lintas sektoral menjadi penting," kata Sri Hartoyo. Untuk diketahui pemerintah secara total menganggarkan Rp 943 miliar untuk membenahi tujuh PLBN di seluruh Indonesia.
(Baca: Jokowi Ingin Bangun 996 Kilometer Wilayah Perbatasan Malaysia)
