Pembangunan jalan paralel perbatasan yang dilakukan bersama Zeni TNI, membentang dari Kalimantan Utara (Kaltara) hingga Kalimantan Barat (Kalbar) sepanjang 1.900 Km
Pembangunan JJLS Yogjakarta
ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah

Dalam tiga tahun ini (2015-2017) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah berhasil membuka jalan baru sepanjang 520,85 kilometer (Km) di perbatasan Kalimantan. Infrastruktur jalan baru ini mendukung pembangunan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan negara yang menjadi program prioritas Kementerian PUPR.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan jalan paralel perbatasan yang dilakukan bersama Zeni TNI, membentang dari Kalimantan Utara (Kaltara) hingga Kalimantan Barat (Kalbar) sepanjang 1.900 Km. Hingga akhir tahun ini total jalan yang berhasil ditembus mencapai 1.582 Km. Sisa jalan yang belum tembus sepanjang 318 Km akan dituntaskan pada 2018.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

(Baca: Pemerintah Buka Jalan Baru di Pantai Utara Papua)

Dia menceritakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencoba jalan baru ini saat meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Badau pekan lalu. Jalan yang dilalui Presiden lebih lebar dibandingkan jalan lama dengan perkerasan bahu jalan dan marka.

Kondisi jalan baru ini sebagian besar sudah mulus beraspal. “Namun menjelang Badau, masih ada pekerjaan berupa penimbunan, perataan, pekerasan tanah dan perkerasan agregat yang tengah dikerjakan menggunakan alat berat,” kata Basuki dalam keterangannya, Senin (20/3).

Dia menjelaskan ada 10 ruas jalan paralel perbatasan sepanjang yang dibangun tahun ini, sepanjang 161,10 Km. Di Kalbar sepanjang 81,3 Km, yakni ruas Temajuk-Aruk sepanjang 6,85 Km dan Siding-Entikong 25,9 Km dikerjakan oleh ZENI 16.  Rasau-BTS sepanjang 8,55 Km dikerjakan ZENI 17, Nanga Era-BTS Kaltim I sepanjang 12 Km dikerjakan ZENI 19, dan Nanga Era-Batas Kaltim II sepanjang 28 Km akan dikerjakan ZENI 18.

(Baca: Pelibatan TNI dalam Gerakan Menanam Padi Menuai Kritik)

Ruas jalan di Kalimantan Timur (Kaltim) sepanjang 40 Km, yakni Long Pahangan-Long Boh sepanjang 20 Km dikerjakan ZENI 4 dan Bts Kalbar-Tionghoang sepanjang 20 Km dikerjakan ZENI 3. Sementara di Kaltara sepanjang 39,8 Km, yakni Mensalong-Toulumbis dikerjakan ZENI 8 sepanjang 15 Km, Long Kemuat-Langap-Malinau sepanjang 12 Km akan dikerjakan ZENI 9, dan Long Nawang-LG Pujungan sepanjang 12,8 Km dikerjakan oleh Zeni 10.

Jalan perbatasan Kalimantan sepanjang 1.900 Km berada di Kalbar sepanjang 849 Km, Kaltim 223 Km dan Kaltara 827 Km. Untuk jalan perbatasan Kalbar, sisa yang belum tembus sekitar 107 Km. Sementara dari 742 Km jalan yang sudah tembus, 289 Km sudah dalam kondisi beraspal. Basuki mengatakan siap untuk menyelesaikannya akhir tahun 2018. Selambatnya awal 2019, karena ini adalah tugas dari Presiden Jokowi,” ujarnya.

(Baca: Bappenas: Seluruh Perbatasan Terlewati Jalan Nasional pada 2019)

Basuki mengatakan pembangunan kawasan perbatasan meliputi PLBN, infrastruktur permukiman dan jalan paralel perbatasan. Pembangunan proyek ini sesuai dengan Nawa Cita yaitu membangun dari pinggiran dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurutnya desa-desa di kawasan perbatasan memerlukan jaringan jalan yang terhubung dengan jalan yang sudah ada. Jaringan jalan perbatasan merupakan infrastruktur yang bernilai strategis dalam fungsi pertahanan dan keamanan negara. “Sebagai pintu gerbang aktifitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga,”tambah Basuki.

(Baca: Resmikan Dua Pos Perbatasan, Jokowi Minta Ekspor Digenjot)

Selain dikerjakan secara swakelola bersama Zeni TNI, beberapa ruas jalan di Kalbar juga dikerjakan oleh kontraktor BUMN PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Brantas Abipraya (Persero). Dalam pembangunannya Kementerian PUPR juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait perizinan penggunaan lahan kehutanan.

Artikel Terkait
"Ada Kanci-Pejagan dan Pejagan-Pemalang," ujar Desi
Akan ada 10 bandara dan 20 pelabuhan yang pengelolaannya akan dilepas ke BUMN dan swasta, bukan dijual.
“Jadi ada 3 rel, 2 yang existing dan 1 rel khusus untuk kereta semicepat,” kata Budi