"Untuk bangunan utama dan pendukung dari tujuh PLBN yang dipercantik itu semuanya sudah selesai. Empat diantaranya sudah diresmikan dan tiga lagi tinggal menunggu jadwal peresmian dari Presiden”
Pos Lintas Batas Negara
Presiden Jokowi meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kalimantan Barat, Rabu (21/12) Biro Pers Sekretariat Presiden

 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) akan tuntas pada 2018. Saat ini pembangunan bangunan utama PLBN tersebut telah selesai, dilanjutkan dengan pembangunan fasilitas pendukungnya.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

"Untuk bangunan utama dan pendukung dari tujuh PLBN yang dipercantik itu semuanya sudah selesai. Empat diantaranya sudah diresmikan dan tiga lagi tinggal menunggu jadwal peresmian dari presiden,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangannya, Senin (20/3).

(Baca: Resmikan Dua Pos Perbatasan, Jokowi Minta Ekspor Digenjot)

Ketujuh PLBN yang sudah selesai yakni Entikong, Badau, Aruk (Kalimantan Barat), Motaain, Matamasin, Wini (Nusa Tenggara Timur/NTT) kemudian Skouw (Papua). Meski sudah selesai, kementerian akan melakukan penataan kembali lingkungan sekitar PLBN dan menambah beberapa sarana pendukung lainnya.

Dia mengatakan PLBN Terpadu merupakan pos pemeriksaan lintas batas orang dan barang keluar masuk batas wilayah negara. Kantor perbatasan harus menjadi gerbang terluar Indonesia yang terlihat bagus dari negara tetangga. "Untuk itu, kami akan memaksimalkan penataannya, dan semua ini akan rampung pada akhir 2018 mendatang," kata Basuki.

Bangunan PLBN yang sudah selesai merupakan pembangunan tahap I yakni zona inti PLBN meliputi bangunan utama PLBN, bangunan pemeriksaan terpadu, rumah pompa, bangunan gudang sita, car wash, check point, serta Hardscape dan Landscape Kawasan.

(Baca: Jokowi: Pos Lintas Batas Negara Sudah 5 Kali Lebih Baik)

Tahun ini, Kementerian PUPR melanjutkan pembangunan PLBN Tahap II yakni zona sub inti dan pendukung dengan kontrak tahun jamak (multiyear) 2017-2018. Pekerjaannya berupa pembangunan perumahan petugas kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan pengamanan, rumah ibadah, tempat makan, Wisma Indonesia, gedung serbaguna, kantor pengelola, serta pekerjaan pendukung lainnya.

Basuki menjelaskan, selain bangunan utama dan pendukung yang ada di kawasan PLBN tersebut, pemerintah juga akan menata kawasan pemukiman, sanitasi dan tempat perputaran ekonomi disekitar kawasannya. "Makanya, kami juga akan membangun pasar agar pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan bisa lebih baik lagi," katanya.

(Baca: Libatkan TNI, Kementerian PUPR Bangun Jalan 520 Km di Perbatasan)

Dia mengakui masalah pembebasan lahan pada beberapa kawasan PLBN masih belum bisa diselesaikan oleh pemerintah setempat, terutama terkait harga. Namun, dia yakin masalah ini akan selesai dengan negosiasi ayang baik dengan warga pemilik lahan.

Kementerian PUPR memastikan pembangunan pasar dan permukiman dilakukan bukan dengan menggusur. Tapi dengan menata dan mempercantik kawasan tersebut. Konsep ini sudah dirancang oleh pemerintah. “Saya harapkan masyarakat bisa bekerjasama dengan pemerintah, demi percepatan pembangunan yang kita harapkan," ujarnya.

Menteri Basuki mengatakan pembangunan tujuh PLBN dan penataan kawasan disekitarnya sejalan dengan Nawa Cita dan arah kebijakan RPJMN 2015-2019. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan mengembangkan kawasan perbatasan melalui pendekatan keamanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(Baca: Cerita Jokowi dari Miangas, Pulau Paling Utara Indonesia)

Artikel Terkait
Pemerintah menjalankan berbagai proyek infrastruktur yang membutuhkan banyak tenaga kerja.
Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan menganggarkan Rp 7 triliun untuk pembangunan infrastruktur ini
Qatar tertarik untuk berinvestasi di sejumlah proyek pelabuhan dan infrastruktur kelistrikan di Tanah Air.