Sepanjang tahun 2016, sebanyak 1.593 pemohon paspor ditolak karena terindikasi sebagai TKI ilegal.
Pencegahan TKI Nonprosedural
Petugas Kantor Imigrasi Kelas 1 Kendari mengambil foto warga untuk memperoleh paspor, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (10/3). Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan aturan baru bagi masyarakat memiliki paspor wisata harus membawa bukti rekening uang ANTARA FOTO/Jojon

Sepanjang tahun lalu, ada 416 Warga Negara Indonesia (WNI) yang pergi ke Arab Saudi dengan paspor umrah atau haji belum kembali ke Tanah air. Kuat dugaan, mereka merupakan korban pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non-prosedural.

Modus kepemilikan paspor haji atau umrah yang disalahgunakan untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memang sudah lama terjadi. Hal itu dinyatakan oleh Kepala Sub Direktorat Pengelolaan dan Analisis Dokumen Perjalanan, direktorat Jenderal Imigrasi Agato Simamora.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

"Mereka buat paspor haji atau umrah, teridentifkasi 416 WNI kabur, hilang, atau tidak kembali ke Indonesia," ujar Agato saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (20/3). Menurutnya, pemerintah saat ini tengah mencari identitas para pemilik paspor dan agen perjalanan mereka.

(Baca juga: Pemerintah Batalkan Syarat Tabungan Rp 25 Juta untuk Urus Paspor)

Di antara WNI yang tak kembali ke Tanah air itu, Agato menduga, ada banyak korban tindak pidana perdagangan orang. Ia juga tak menutup kemungkinan bahwa masih banyak WNI lain yang menjadi korban, namun belum teridentifikasi.

Agato mengatakan, adanya paspor haji atau umrah memang lebih memudahkan perdagangan orang ke negara-negara Timur Tengah. Karena itu, Direktorat Jenderal Imigrasi pun mengeluarkan syarat-syarat tambahan bagi WNI yang ingin mendapatkan paspor untuk haji atau umrah.

Persyaratan khusus tersebut yaitu,  jika mengaku akan pergi umrah atau Haji non kuota, maka diharuskan melampirkan Surat Rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota masing-masing dan Surat pernyataan dari perusahaan penyelenggara untuk menjamin keberangkatan dan kepulangan WNI ke Indonesia.

(Baca juga: Pemerintah Targetkan Pembangunan 7 Pos Perbatasan Tuntas 2018)

Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Agung Sampurno mengatakan, pengetatan aturan ini akan lebih efektif dalam menekan kepergian WNI yang terindikasi menjadi TKI non-prosedural.

Sepanjang tahun 2016, ia menyebut, sebanyak 1.593 pemohon paspor telah ditolak imigrasi karena terindikasi sebagai TKI non-prosedural. "Di Januari-Maret 2017 ini juga sudah sebanyak 296 WNI ditolak oleh imigrasi Bandara," ujarnya. Sebaliknya, berdasarkan data Konsulat Jenderal Indonesia di Jeddah tercatat 8.162 WNI yang dideportasi terkait TKI non-prosedural pada 2016.

Miftah Ardhian
Artikel Terkait
Untuk kepentingan pemeriksaan, KPK telah mengajukan perpanjangan permintaan pencegahan Setya Novanto ke luar negeri.
"Kalau sudah clear, November kami langsung persiapan jadi embarkasi haji," kata Awaluddin
Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher mengatakan permintaan agar pemerintah menetapkan aturan batas minimum biaya umrah sudah disampaikan kepada Kemenag sebelum kasus First Travel.