Tiongkok Ajukan Dua Syarat Pencairan Utang Kereta Cepat
China Development Bank (CDB) belum juga mencairkan utang untuk pembangunan proyek kereta cepat Jakarta – Bandung. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan bahwa pencairan dana itu masih harus menunggu revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional.
“Karena RTRW yang menentukan penetapan lokasi itu tidak lagi berubah. Jadi tinggal itu prosesnya,” kata Rini saat ditemui di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/3).
Rini menjelaskan, RTRW diperlukan lantaran menjadi basis penetapan lokasi proyek. Setelah ada penetapan lokasi, rute akan dibuat lebih mendetail untuk kepastian lahan yang perlu dibebaskan.
(Baca juga: Utang Cina untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Segera Cair)
Revisi RTRW tersebut rencananya akan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang akan ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rini mengatakan dirinya akan segera menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk mempercepat prosesnya. "Karena para menteri kan sudah paraf," katanya.
Rini juga menambahkan bahwa CDB meminta dirinya untuk bernegosiasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU). Sebab, masih ada lahan di Halim Perdanakusumah yang akan digunakan untuk membangun terowongan kereta cepat namun belum dibebaskan. "Selain RTRW, penyelesaian lahan AU juga harus rampung," kata Rini.
Setelah kedua syarat itu terpenuhi, Rini mengklaim bahwa CDB dapat mencairkan dana yang dijanjikannya tanpa menunggu pembebasan lahan selesai 100 persen. "Selama bisa demikian (penlok tidak berubah) CDB tidak akan masalah," kata Rini.
(Baca juga: Wika Targetkan Utang Cina untuk Kereta Cair Akhir Februari)
Sebelumnya, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk menargetkan pencairan pinjaman China Development Bank (CDB) untuk proyek kereta cepat, dapat ditandatangani pada akhir bulan Februari lalu. Ini seiring dengan selesainya beberapa urusan perjanjian antara konsorsium pembangun proyek ini dengan Tiongkok.
"Mestinya akhir Februari selesai dan bisa financial closing," Direktur Utama Wika Bintang Perbowo, Rabu (25/1) lalu.
Bintang menjelaskan meski pinjaman dari Tiongkok belum cair, tapi perusahaannya sudah melakukan beberapa proses awal konstruksi, seperti tes tanah (soil test) pada 500 titik dari total 2.000 titik yang diuji. Adapun pendanaan untuk proses awal konstruksi ini Wika masih menggunakan ekuitas sendiri sebesar Rp 2,4 triliun.
