Sri Mulyani Tak Ingin Pembangunan Infrastruktur Tambah Ketimpangan

Pemerintah gencar melakukan pembangunan infrastruktur sejak 2,5 tahun terakhir ini. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyebaran pembangunan yang lebih merata. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani melihat pembangunan infrastruktur juga dapat meningkatkan ketimpangan kemakmuran masyarakat.

Menurut dia, pemerintah memang perlu melakukan pembangunan infrastruktur karena kondisinya di Indonesia tertinggal dengan negara-negara lain. Ketertinggalan tersebut akan mlemahkan daya saing negara ini dalam menarik investasi dan menggerakkan roda perekonomian. Namun, di sisi lain, pembangunan infrastruktur itu harus tepat sasaran dan bermanfaat banyak bagi masyarakat. 

"Karena itu bukan persoalan pada 'apakah kita perlu infrastruktur?", tetapi persoalannya adalah 'bagaimana kita bisa membangun infrastruktur agar kegiatan tersebut betul-betul mencapai tujuan dan memberikan manfaat maksimal kepada perekonomian dan masyarakat'," kata Sri Mulyani saat acara peringatan delapan tahun PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di Jakarta, Rabu (22/3).

(Baca: Jokowi Siap Bagikan 21,7 Juta Hektare Lahan ke Masyarakat)

Karena itu, dia berharap pembangunan infrastruktur jangan sampai menyebabkan ketimpangan yang semakin tinggi di masyarakat. Di satu sisi, tujuan infrastruktur yang menghadirkan konektivitas memang bisa mengurangi ketimpangan. Namun, di sisi lain kalau perencanaannya salah maka malah akan menyebabkan ketimpangan yang makin besar.

"Kalau tidak baik (perencanaannya) maka pembangunan infrastruktur, apalagi yang berskala besar bisa menimbulkan ketimpangan yang makin buruk," ujar Sri Mulyani.

Agar hal tersebut tidak terjadi, dia bersama pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya harus selalu mengkritisi diri sendiri. Caranya dengan mengawasi dan meyakinkan bahwa perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan proyek infrastruktur itu memang betul-betul bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.

"Keinginan kita untuk meningkatkan produktivitas dan kompetisi Indonesia itu suatu tujuan yang mudah untuk diceritakan tapi sangat sulit untuk dijalankan," katanya. (Baca: Sri Mulyani: Ketimpangan Akibat Orang Kaya Mudah Sembunyikan Harta)

Salah satu upaya yang bisa dilakukan, menurut Sri Mulyani, mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur untuk melakukan pemantauan proyek secara ketat. Langkah ini dapat meminimalisir potensi korupsi serta manipulasi harga (mark up) pada proyek infrastruktur.

Ia berpendapat, sebenarnya kenaikan biaya dalam proyek infrastruktur merupakan hal yang wajar. Namun, batas kewajaran tersebut hanya sampai pada beberapa kondisi, seperti perubahan iklim serta cuaca. Jadi, pembengkakan biaya tersebut bukan untuk menguntungkan beberapa pihak.

Sri Mulyani mengatakan korupsi dan mark up dalam pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pengkhianatan semangat membangun Indonesia. Karena itu, dia meminta BUMN memantau dan mengawal proyek infrastruktur mulai dari pembiayaan hingga saat pelaksanaannya.

Prinsip kehati-hatian tersebut juga ditekankan Sri Mulyani kepada SMI. Apalagi BUMN ini berada di bawah Kementerian Keuangan. Ia meminta SMI tetap mencari inovasi pendanaan infrastruktur, namun tetap menjaga tata kelola yang baik. "Kata 'tata kelola' ini saya tekankan terus karena sangat mudah disalahgunakan," katanya.

(Baca: Tak Salahkan Data Oxfam, BPS : Ketimpangan Memang Masih Tinggi)

Dari sisi inovasi pembiayaan, Sri Mulyani meminta cara-cara berbeda mulai dilakukan SMI. Ia melihat hal ini mulai dilakukan pemerintahan negara-negara di Skandinavia, yang dapat memberikan hibah sehingga mampu memobilisasi pinjaman yang jauh lebih besar nilainya.

"Saya ingin PT SMI ikut belajar, karena Rp 28,5 triliun modal pemerinah ke SMI belum cukup besar menutup kebutuhan infrastruktur," ujarnya.

Sedangkan Direktur Utama SMI Emma Sri Martini mengatakan, pihaknya telah berkontribusi membiayai proyek infrastruktur dengan total nilai mencapai Rp 193,8 triliun. Sedangkan lokasi proyek terbesar masih di Pulau Jawa yakni 44,9 persen.